Jakarta, Kamis (18 Maret 2010)–Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menegaskan, sekolah dan jajaran pemerintah daerah (pemda) dilarang memungut biaya UN kepada peserta didik. Biaya UN, kata dia, ditanggung penuh oleh pemerintah dan pemda dan semua tahapan penggunaan uang akan diamankan.
“Tidak ada alasan apapun bagi guru, sekolah, dan pemda untuk memungut pengumpulan dana atas nama biaya Ujian Nasional. Masyarakat tidak perlu cemas dan tidak perlu ada upaya-upaya mengatasnamakan keterlambatan atau tidak cukup (dana), sehingga nanti dengan alasan itu memungut dana dari peserta. Tidak dibenarkan sama sekali,” kata Fasli usai memimpin rapat persiapan UN di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Kamis (18/3/2010).
Fasli mengatakan, dari sejumlah daerah yang melaporkan kesiapan penyelenggaraan UN 2010, tidak ada yang mengeluhkan masalah dana. Dia menjelaskan, kontrak-kontrak, pencetakan, dan distribusi soal telah berjalan. “Dana yang diperlukan sesuai dengan tahapan sudah sampai di semua titik-titik yang memerlukan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas Mansyur Ramly mengatakan, berbagai tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia menjelaskan, soal-soal UN adalah rahasia negara dan untuk melakukan pengamanannya melibatkan polisi. “Ini kan rahasia negara. Polisi dilibatkan untuk pengamanan sampai dengan hasil ujian,” tegasnya.
Mansyur mengatakan, terkait dengan tingkat kejujuran peserta UN dapat dibagi menjadi tiga area, yakni putih, abu-abu, dan hitam. Dia menyebutkan, persentase area putih hampir 50 persen. “Yang banyak abu-abu (tanpa menyebutkan persentase), dan hitam kira-kira sepuluh sampai 20 persen. Secara nasional, prosentase yang jujur lebih baik,” ujarnya.
Mansyur menyebutkan, tiga provinsi yang dinilai tingkat kejujurannya tinggi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Namun, kata dia, terdapat provinsi yang tingkat kelulusannya rendah, tetapi kejujurannya tinggi yaitu Nusa Tenggara Timur.
Secara bertahap, kata dia, pemerintah akan melakukan pembinaan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai ke sekolah. Guru-guru, kata dia, akan diberikan pelatihan, sedangkan peserta didik akan diberikan pendidikan karakter bangsa.”Kita juga libatkan orang tua siswa untuk perbaikan pendidikan. Konsepnya sekolah, keluarga, dan masyarakat kita integrasikan, ” katanya.
Mansyur menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dam menyampaikan aspirasi tentang pelaksanaan UN dapat menghubungi nomor telepon 021-3853000, sms 021-68853000, dan email poskoun2010@ yahoo.com.
SMP Negeri 6 Lahat 