Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bersama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memberikan keterangan pers tentang pelaksanaan Ujian Nasional hari pertama jenjang SMA/MA/SMALB/ SMK, di Gerai Informasi dan Media, Kemendiknas, Senin (22/03).
Dalam sambutannya, Ketua BSNP Djemari Mardapi menyampaikan jalannya pelaksanaan UN diberbagai daerah. Dia mengatakan, beberapa daerah seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah telah menyelenggarakan UN dengan baik. Namun, lanjut dia, di Provinsi Bali terjadi kekurangan lembar jawaban. “Tetapi sudah diatasi langsung menggunakan copy-an lembar jawaban,” katanya.
Lembar jawaban yang disalin ini, lanjut Djemari, kemudian dipindahkan ke lembar jawaban ujian nasional (LJUN) asli disaksikan oleh perguruan tinggi sebagai pengawas, penanggungjawab satuan pendidikan, bersama dengan peserta didiknya sendiri. “Jadi dipindah supaya nanti bisa dipindai (scan),” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas, Mansyur Ramly menyampaikan beberapa temuan di lapangan. Dia mengatakan, berdasarkan pengamatannya selama beberapa hari terakhir sampai dengan pelaksanaan UN, ditemukan rumor tentang beredarnya soal dan jawaban UN. “Semua itu kita coba (tindaklanjuti) menggunakan beberapa jaringan kita, termasuk saudara-saudara para wartawan ini membantu kita untuk melacak,” katanya.
Terkait adanya rumor tentang penundaan ujian di Sulawesi Barat, yang tayang di salah satu stasiun televisi, Mansyur menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan kejadian tersebut tidak benar. “Ujian tetap berlangsung karena yang terjadi sebenarnya hanya ada pertukaran (soal) antara tipe A dan tipe B. Mestinya murid dibagikan soal tipe A, tetapi dibagikan tipe B. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Segera dilakukan (penyelesaian) pada waktu itu,” katanya.
Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Media Sukemi juga menyampaikan bahwa sampai dengan pelaksanaan hari pertama UN jenjang SMA/MA/SMALB/ SMK, Posko Layanan UN 2010 telah menerima dan memantau sebanyak 417 laporan tentang pelaksanaan UN. Laporan ini, kata dia, disampaikan oleh masyarakat dan dinas pendidikan daerah menggunakan saluran sms dan telepon. Sementara, pantauan berita bersumber dari media elektronik seperti media radio dan televisi, serta media cetak.
Sukemi menyebutkan, terdapat 87 laporan tentang Posko UN, 79 tentang pelaksanaan UN, 38 tentang partisipasi polisi menjaga distribusi soal, dan 37 tentang distribusi soal. Selain itu, Wakil Presiden meninjau pelaksanaan UN ada 29 laporan, jaminan dari Balai Pustaka bahwa UN tidak bocor ada 22, peserta UN di Kabupaten Bandung yang direlokasi ada 22, Kunjungan UN Gubernur DKI ada 20, dan larangan membawa ponsel ada 19.
Selanjutnya, isu kebocoran ada 10, isu tim sukses pengawasan soal UN ada tujuh, peristiwa doa bersama menjelang UN ada empat, sidak oleh beberapa kepala pemerintahan di daerah ada empat, Poltabes Padang amankan UN ada tiga, dan try out UN ada satu. “Laporan-laporan itu akan kita tindaklanjuti. Kalau memang benar terbukti akan dilakukan tindakan. Kalau berbau pidana maka tindakan hukum pidana yang dilakukan,” kata Sukemi.
SMP Negeri 6 Lahat 