SMP Negeri 10 Lahat Memperkenalkan Program Jum’at Berbagi

Assalamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Alhamdulillah SMP Negeri 10 Lahat memiliki beberapa program baru, di antaranya adalah “Program Jum’at Berbagi.” Untuk sementara program ini diprioritaskan kepada peserta didik kelas VII (tujuh).

Program ini kami laksanakan pada hari Jum’at secara reguler dan blok. Setiap hari Jum’at ada satu orang peserta didik di setiap kelas yang sudah dijadwalkan oleh wali kelas secara bergilir untuk membawa sejumlah makanan/minuman ringan. Kemudian makanan/minuman tersebut akan dibagi-bagikan kepada seluruh teman sekelasnya dibawah pengawasan wali kelas/guru mata pelajaran pada waktu istirahat.

Konferensi Pers Hari Pertama Pelaksanaan UN SMA/MA/SMALB/ SMK

Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bersama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memberikan keterangan pers tentang pelaksanaan Ujian Nasional hari pertama jenjang SMA/MA/SMALB/ SMK, di Gerai Informasi dan Media, Kemendiknas, Senin (22/03).

Dalam sambutannya, Ketua BSNP Djemari Mardapi menyampaikan jalannya pelaksanaan UN diberbagai daerah. Dia mengatakan, beberapa daerah seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah telah menyelenggarakan UN dengan baik. Namun, lanjut dia, di Provinsi Bali terjadi kekurangan lembar jawaban. “Tetapi sudah diatasi langsung menggunakan copy-an lembar jawaban,” katanya.

Lembar jawaban yang disalin ini, lanjut Djemari, kemudian dipindahkan ke lembar jawaban ujian nasional (LJUN) asli disaksikan oleh perguruan tinggi sebagai pengawas, penanggungjawab satuan pendidikan, bersama dengan peserta didiknya sendiri. “Jadi dipindah supaya nanti bisa dipindai (scan),” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas, Mansyur Ramly menyampaikan beberapa temuan di lapangan. Dia mengatakan, berdasarkan pengamatannya selama beberapa hari terakhir sampai dengan pelaksanaan UN, ditemukan rumor tentang beredarnya soal dan jawaban UN. “Semua itu kita coba (tindaklanjuti) menggunakan beberapa jaringan kita, termasuk saudara-saudara para wartawan ini membantu kita untuk melacak,” katanya.

Terkait adanya rumor tentang penundaan ujian di Sulawesi Barat, yang tayang di salah satu stasiun televisi, Mansyur menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan kejadian tersebut tidak benar. “Ujian tetap berlangsung karena yang terjadi sebenarnya hanya ada pertukaran (soal) antara tipe A dan tipe B. Mestinya murid dibagikan soal tipe A, tetapi dibagikan tipe B. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Segera dilakukan (penyelesaian) pada waktu itu,” katanya.

Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Media Sukemi juga menyampaikan bahwa sampai dengan pelaksanaan hari pertama UN jenjang SMA/MA/SMALB/ SMK, Posko Layanan UN 2010 telah menerima dan memantau sebanyak 417 laporan tentang pelaksanaan UN. Laporan ini, kata dia, disampaikan oleh masyarakat dan dinas pendidikan daerah menggunakan saluran sms dan telepon. Sementara, pantauan berita bersumber dari media elektronik seperti media radio dan televisi, serta media cetak.

Sukemi menyebutkan, terdapat 87 laporan tentang Posko UN, 79 tentang pelaksanaan UN, 38 tentang partisipasi polisi menjaga distribusi soal, dan 37 tentang distribusi soal. Selain itu, Wakil Presiden meninjau pelaksanaan UN ada 29 laporan, jaminan dari Balai Pustaka bahwa UN tidak bocor ada 22, peserta UN di Kabupaten Bandung yang direlokasi ada 22, Kunjungan UN Gubernur DKI ada 20, dan larangan membawa ponsel ada 19.

Selanjutnya, isu kebocoran ada 10, isu tim sukses pengawasan soal UN ada tujuh, peristiwa doa bersama menjelang UN ada empat, sidak oleh beberapa kepala pemerintahan di daerah ada empat, Poltabes Padang amankan UN ada tiga, dan try out UN ada satu. “Laporan-laporan itu akan kita tindaklanjuti. Kalau memang benar terbukti akan dilakukan tindakan. Kalau berbau pidana maka tindakan hukum pidana yang dilakukan,” kata Sukemi.

Persiapan Penyelenggaraan Ujian Nasional

Pada rapat hadir juga Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Suyanto,  Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendiknas Baedhowi, Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendiknas Hamid Muhammad, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas Mansyur Ramly, Rektor Universitas Negeri Jakarta Bedjo Sujanto, dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Margani M. Mustar.

Dalam sambutannya Wamendiknas mengatakan bahwa distribusi soal Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2009/2010 harus sampai ke penyelenggara UN satu hari sebelum pelaksanaan ujian atau H-1.

“H-1 atau H-2 itu sudah harus berada di titik terdepan di rayon, sehingga besok paginya bisa diantar langsung ke titik-titik sekolah yang melaksanakan ujian,” Katanya.

Wamendiknas juga menyampaikan bahwa pendistribusian soal-soal UN sudah ada yang telah sampai di tingkat kecamatan, tetapi ada juga yang masih di kabupaten/kota. Dia mencontohkan, di Provinsi Lampung, dikarenakan jarak distribusinya dekat maka akan dikirim mendekati hari H, kecuali daerah yang jauh seperti Wae Kambas dan Lampung Selatan. “Hampir 100 persen (persiapan selesai) sesuai dengan tahapannya,” katanya.

Disamping itu, Wamendiknas, Fasli Jalal juga menegaskan bahwa sekolah dan jajaran pemerintah daerah (pemda) dilarang memungut biaya UN kepada peserta didik. Biaya UN, kata dia, ditanggung penuh oleh pemerintah dan pemda serta semua tahapan penggunaan uang akan diamankan.

“Tidak ada alasan apapun bagi guru, sekolah, dan pemda untuk memungut pengumpulan dana atas nama biaya Ujian Nasional.  Masyarakat tidak perlu cemas dan tidak perlu ada upaya-upaya mengatasnamakan keterlambatan atau tidak cukup (dana), sehingga nanti dengan alasan itu memungut dana dari peserta. Tidak dibenarkan sama sekali,” kata Wamendiknas.

Wamendiknas juga menambahkan bahwa dari sejumlah daerah yang melaporkan kesiapan penyelenggaraan UN 2010, tidak ada yang mengeluhkan masalah dana. Dia menjelaskan, kontrak-kontrak, pencetakan, dan distribusi soal telah berjalan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendiknas Mansyur Ramly mengatakan, berbagai tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia juga menjelaskan, soal-soal UN adalah rahasia negara dan untuk melakukan pengamanannya melibatkan polisi. “Ini kan rahasia negara. Polisi dilibatkan untuk pengamanan sampai dengan hasil ujian,” tegasnya.

Disamping itu pula Kabalitbang juga mengatakan bahwa jumlah peserta UN secara keseluruhan untuk SMA/MA/SMK sebanyak 2.448.071 siswa, SMP/MTs 3.610.625 siswa , sedangkan peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD hampir 4 juta siswa.

Kabalitbang, Mansyur Ramli juga menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dam menyampaikan aspirasi tentang pelaksanaan UN dapat menghubungi nomor telepon 021-3853000, sms 021-68853000, dan email poskoun2010@yahoo.com.

UN SMA/MA/SMK akan dimulai Senin (22/3/2010) depan. Selengkapnya, pelaksanaan Ujian Utama SMA/MA 22-26 Maret 2010, SMK 22-25 Maret 2010, dan SMALB 22-24 Maret 2010.  Adapun pelaksanaan Ujian Susulan SMA/MA 29 Maret-5 April 2010, SMK 29 Maret -1 April 2010, dan SMALB 29-31 Maret 2010. Sementara Ujian Ulangan SMA/MA/SMK pada 10-14 Mei 2010, sedangkan SMALB pada 10-12 Mei 2010.

Pelaksanaan UN Utama SMP/MTs/SMPLB pada 29 Maret-1 April 2010, UN Susulan pada 5-8 April 2010, dan UN Ulangan pada 17-20 Mei 2010.

Untuk informasi tentang pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional juga menyediakan fasilitas layanan informasi melalui:
– Faxsimile    : (021) 5733125
– SMS            : 0811976929, (021) 68853000
– Telepon      : (021) 5703303, 3853000
– Email          : pih_lt4@yahoo.co.id ;
poskoun2010@yahoo.com

Sekolah Dilarang Pungut Biaya UN

Jakarta, Kamis (18 Maret 2010)–Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menegaskan, sekolah dan jajaran pemerintah daerah (pemda) dilarang memungut biaya UN kepada peserta didik. Biaya UN, kata dia, ditanggung penuh oleh pemerintah dan pemda dan semua tahapan penggunaan uang akan diamankan.

“Tidak ada alasan apapun bagi guru, sekolah, dan pemda untuk memungut pengumpulan dana atas nama biaya Ujian Nasional.  Masyarakat tidak perlu cemas dan tidak perlu ada upaya-upaya mengatasnamakan keterlambatan atau tidak cukup (dana), sehingga nanti dengan alasan itu memungut dana dari peserta. Tidak dibenarkan sama sekali,” kata Fasli usai memimpin rapat persiapan UN di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Kamis (18/3/2010).

Fasli mengatakan, dari sejumlah daerah yang melaporkan kesiapan penyelenggaraan UN 2010, tidak ada yang mengeluhkan masalah dana. Dia menjelaskan, kontrak-kontrak, pencetakan, dan distribusi soal telah berjalan. “Dana yang diperlukan sesuai dengan tahapan sudah sampai di semua titik-titik yang memerlukan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas Mansyur Ramly mengatakan, berbagai tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia menjelaskan, soal-soal UN adalah rahasia negara dan untuk melakukan pengamanannya melibatkan polisi. “Ini kan rahasia negara. Polisi dilibatkan untuk pengamanan sampai dengan hasil ujian,” tegasnya.

Mansyur mengatakan, terkait dengan tingkat kejujuran peserta UN dapat dibagi menjadi tiga area, yakni putih, abu-abu, dan hitam. Dia menyebutkan, persentase area putih hampir 50 persen. “Yang banyak abu-abu (tanpa menyebutkan persentase), dan hitam kira-kira sepuluh sampai 20 persen. Secara nasional, prosentase yang jujur lebih baik,” ujarnya.

Mansyur menyebutkan, tiga provinsi yang dinilai tingkat kejujurannya tinggi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Namun, kata dia, terdapat provinsi yang tingkat kelulusannya rendah, tetapi kejujurannya tinggi yaitu Nusa Tenggara Timur.

Secara bertahap, kata dia, pemerintah akan melakukan pembinaan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai ke sekolah. Guru-guru, kata dia, akan diberikan pelatihan, sedangkan peserta didik akan diberikan pendidikan karakter bangsa.”Kita juga libatkan orang tua siswa untuk perbaikan pendidikan. Konsepnya sekolah, keluarga, dan masyarakat kita integrasikan, ” katanya.

Mansyur menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dam menyampaikan aspirasi tentang pelaksanaan UN dapat menghubungi nomor telepon 021-3853000, sms 021-68853000, dan email poskoun2010@ yahoo.com.

Kadinas Pendidikan Teken Pakta Integritas UN

Depok, Kamis (4 Maret 2010)–Para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia menandatangani Pakta Integritas dalam rangka penyelenggaraan Ujian Nasional. Penandatanganan ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kolektif agar UN berhasil dengan baik.

Secara simbolis, penandatanganan pakta dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Weni Liputo, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan Djemari Mardapi, dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, Kamis (4/3/2010) pada acara Rembuk Nasional Pendidikan 2010 di Pusdiklat Pegawai Kemendiknas, Depok, Jawa Barat, Kamis (4/3/2010). Penandatanganan pakta disaksikan tim pengawas independen diwakili Rektor Universitas Airlangga Fasich.

“Kriteria berhasil itu dua, yaitu berhasil dari sisi capaian nilanya atau orang sering menyebut prestasi dan kriteria yang kedua adalah kejujuran di dalam mencapai prestasi tadi itu,” kata Mendiknas saat memberikan keterangan pers usai acara penandatanganan.

Mendiknas mengatakan, esensi penandatanganan siap melaksanakan UN secara kredibel. Maknanya, kata dia, baik dari sisi penyelenggaraan dan pengawasan. Tidak terjadi kebocoran maupun kecurangan. “Pokoknya faktor-faktor yang menyebabkan kredibilitas UN itu turun. Kita semua bertekad untuk meminimalkan bahkan meniadakan jangan sampai itu terjadi,” katanya.

Lebih lanjut Mendiknas menjelaskan, soal-soal dalam UN merupakan dokumen negara dan rahasia. Mendiknas menegaskan, barangsiapa yang membocorkan rahasia negara maka urusannya adalah pidana. “Kami bertekad siapapun yang telah terbukti membocorkan atau menyebabkan rahasia negara tadi itu tidak pada tempatnya maka proses hukum harus dijalankan,” katanya.

Strategi Pengangkatan dan Pemerataan Guru Kompeten

Depok, Kamis (4 Maret 2010)–Pengangkatan Guru adalah masalah kunci untuk mendapatkan guru yang baik. Dengan rekrutmen yang baik maka akan diperoleh guru-guru terbaik untuk mendidik anak. Diharapkan, semua daerah melakukan sistem rekrutmen guru  yang baik supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Selain strategi pengangkatan guru, juga diperlukan strategi pemerataannya

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional (Dirjen PMPTK Kemendiknas Baedhowi saat memberikan keterangan pers pada hari kedua Rembuk Nasional Pendidikan 2010 di Pusdiklat Pegawai Kemendiknas, Depok, Jawa Barat, Kamis (4/3/2010).

Baedhowi mengatakan, dengan pemerataan dan penataan guru diharapkan proses pembelajaran lebih baik dan mendapatkan guru-guru yang mengajar sesuai bidang keahliannya. Dia berharap, pada acara tahunan ini ada masukan-masukan dari daerah. “Masukan dari semua daerah itu kemudian dirumuskan dalam satu kebijakan dalam melakukan revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan, ” katanya.

Baedhowi mengungkapkan, ada penumpukan guru di sekolah-sekolah tertentu dan kekurangan guru di sekolah-sekolah yang lainnya. Dia menyebutkan, rasio guru murid untuk SD 1:19, SMP 1:17, SMA 1:14, dan SMK 1:23. Sekolah-sekolah yang jumlah gurunya belum merata, kata dia, terjadi di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) untuk guru mata pelajaran. “Tetapi yang kurang itu banyak di sekolah dasar terutama di daerah pinggiran,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Antonius menyampaikan, informasi kebutuhan guru di suatu sekolah disampaikan kepada para pelamar yang memerlukan. Harapannya, kata dia, ketika guru sudah memilih ke sana maka akan betah. “Kita juga berusaha memeratakan guru dengan perjanjian khusus. Guru harus bertugas di sekolah masing-masing, ” ujarnya.

Antonius melanjutkan, untuk ruang lingkup sekolah di kecamatan diatur selama lima tahun guru tidak boleh pindah, untuk antar kabupaten selama 10 tahun, dan antar provinsi 15 tahun. Untuk mengatasi penempatan guru, dia berharap, ada program mobile teachers yaitu dengan tidak memindahkan guru dari sekolah yang sesuai SK, tetapi dalam kurun waktu tertentu guru dititipkan ke sekolah yang kurang guru. “Mereka diberikan insentif khusus dan disiapkan pemondokan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Winarto menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah adanya kegiatan-kegiatan seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kegiatan lainnya adalah menyelenggarakan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk sekolah dasar. “Disamping itu kita juga menggunakan pola pemberdayaan, ” katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Damsiri menyatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menambah jumlah guru yang kurang dengan merekrut guru tidak tetap yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Pada tahun 2009 sudah mengangkat 430 orang guru dan ini sudah disebarluaskan ke kabupaten/kota sesuai dengan latar belakangnya. Semua guru bersarjanakan guru atau S.Pd tidak melalui Akta IV,” ujarnya.

Damsiri mengatakan, untuk daerah terluar seperti di Pekajang diberikan insentif. Dia menyebutkan, masing-masing untuk kepala sekolah Rp 2,5 juta per bulan dan guru Rp 2 juta. “Semua sudah merata di Kepulauan Riau. Kabupaten/kota juga memberikan insentif yang sama,” katanya.

Revitalisasi Peran Kepala Sekolah dan Pengawas

Depok, Kamis (4 Maret 2010)–Salah satu agenda penting yang dibahas pada Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) pada 2-4 Maret 2010 adalah revitalisasi peran kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota diharapkan memberikan perhatian untuk melakukan pemberdayaan terhadap para kepala sekolah agar lebih kompeten, memiliki kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan pendidikan di sekolah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional (Dirjen PMPTK Kemendiknas) Baedhowi saat memberikan keterangan pers pada RNP 2010 di Pusdiklat Pegawai Kemendiknas, Depok, Jawa Barat (4/3/2010).

Baedhowi mengemukakan, penelitian dari Bank Dunia dan juga penelitian-peneliti an lain yang berkaitan dengan peran kepala sekolah menyebutkan, apabila kompetensi-kompeten si kepala sekolah itu bagus maka ada hubungan yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu. Proses pembelajaran juga akan lebih baik ketika sekolah melakukan manajemen yang baik dan diikuti sistem pengawasan yang baik pula. “Dengan kepala sekolah yang bagus tadi maka kepala sekolah itu bisa melakukan manajemen sekolah itu dengan baik,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menyampaikan, pada 2010 akan melakukan optimalisasi berkaitan dengan regrouping sekolah. Pada tahap awal 2010, sekolah-sekolah yang ada di dalam satu areal yang dinamakan sekolah dasar (SD) kompleks. Dia menyebutkan, saat ini terdapat 615 SD di 114 kompleks. “Untuk mengoptimalkan manajemen secara terpadu maka dijadikan satu manajemen terpadu dengan orientasi lebih efektif termasuk pada efisiensi ruangan,” katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang status kepala sekolah SD regrouping tersebut, Taufik mengatakan, akan ada 500 kepala sekolah yang diperkirakan non job. Untuk mengatasi kemungkinan ini, Taufik menjelaskan, pada 2010 ada 172 kepala sekolah yang akan pensiun dan 328 kepala sekolah dengan masa tugas lebih dari 12 tahun. “Jadi tidak ada yang dinonjobkan kalau melihat dari sisi peraturan yang ada,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Antonius menyampaikan, ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk menunjuk atau memilih kepala sekolah. Dia berharap, selain persyaratan masa kerja dan golongan yang diterapkan saat ini perlu ditambah persyaratan lain termasuk pengalaman guru selama melaksanakan tugas. “Ke depan agar kepala sekolah nanti benar-benar disiapkan dengan matang, sehingga bisa menjadi kepala sekolah yang baik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Damsiri, menyebutkan terdapat 1.808 kepala sekolah dan 137 pengawas sekolah. Sebanyak 180 orang kepala sekolah SMA telah mendapatkan pelatihan manajerial tentang pendidikan kepala sekolah dari Pusat Kurikulum Kemendiknas dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). “Ini semua setiap tahunnya diberikan pengetahuan ataupun pendidikan bagaimana cara mengajar yang baik di sekolah itu yang kami lakukan. Mudah-mudahan Kepulauan Riau tidak mengalami ketertinggalan masalah revitalisasi kepala sekolah dan pengawas,” katanya.

Mendiknas, Buka Rembuk Nasional Pendidikan 2010

Jakarta, – Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) 2010 kembali digelar. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh membuka secara resmi Rembuk Nasional Pendidikan 2010, bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan Nasional (Pusdiklatpeg Kemendiknas), Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/3) pagi.

Agenda tahunan ini akan berlangsung selama tiga hari mulai 2-4 Maret 2010. RNP 2010 yang bertemakan “Meningkatkan Jaminan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Terjangkau oleh Semua”, merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya penigkatan akses dan mutu dan layanan pendidikan. Strategis karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional (Renstra Kemendiknas).

Mendiknas dalam sambutannya mengatakan, “Seiring dengan adanya fakta-fakta di lapangan maka terjadi pergeseran- pergeseran paradigma di dunia pendidikan. Menurutnya, ada beberapa pergeseran paradigma yang harus dicermati,” katanya.

Mendiknas mengemukakan lima pergeseran paradigma pendidikan. Pertama, kata Mendiknas, adalah hak belajar. Wajib belajar sembilan tahun bergeser menjadi hak belajar sembilan tahun. “Masyarakat, warga bangsa, punya hak untuk menuntaskan sembilan tahun itu. Kalau itu menjadi hak maka kita semua, pemerintah, negara, harus menyiapkan mulai dari sarana, prasarana, dan bisa kita jamin bahwa siapapun bisa menuntaskan sembilan tahun untuk belajar,” ujarnya.

Hadir pada acara pejabat di lingkungan Kemendiknas, para rektor perguruan tinggi negeri, ketua sekolah tinggi dan politeknik, Duta Besar Indonesia untuk UNESCO, para Ketua Badan, para kepala dinas pendidikan provinsi, para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, para Kepala LPMP, serta para atase pendidikan dari 12 KBRI dari berbagai negara.

Mendiknas mengatakan, paradigma kedua adalah kesetaraan dalam pendidikan. Menurutnya, ada warga yang memerlukan layanan yang khusus. Kelompok khusus tersebut, kata Mendiknas, dapat disebabkan karena faktor kewilayahan seperti tinggal di daerah perbatasan dan terpencil atau karena faktor fisik. “Rumus umumnya, seseorang, kelompok, yang berstatus khusus maka layanannya pun harus khusus. Jangan statusnya khusus, tetapi layanannya umum,” katanya.

Lebih lanjut Mendiknas menyampaikan, paradigma ketiga adalah pentingnya pendidikan yang komprehensif atau holistik. Pendidikan harus mampu mengeksplorasi seluruh potensi anak. “Potensi-potensi yang berupa kekuatan batin, karakter, intelektual, dan fisik. Semuanya itu harus kita integrasikan menjadi sesuatu kekuatan dari sang anak itu,” katanya.

Paradigma keempat, sebut Mendiknas, adalah fungsi sekolah. Sekolah-sekolah negeri, kata Mendiknas, ke depan bergeser menjadi sekolah publik. Pergeseran ini, menurutnya, akan membawa dampak yang luar biasa. “Sebelumnya sekolah negeri hanya dipakai siswa untuk aktivitas belajar dari siswa itu saja. Kalau  sekolah publik ada ekspansi fungsi dan pemanfaatan, ” katanya.

Adapun paradigma terakhir, kata Mendiknas, adalah dasar pemikiran. Mendiknas menjelaskan, sekolah yang tadinya berdasarkan sisi pasokan (supply oriented) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (demand oriented). “Kita harus memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Dari situlah nanti ujungnya kenapa sekarang bergeser orientasinya yaitu ingin memberikan keterjaminan dalam layanan itu karena memang tugas kita adalah memberikan layanan,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendiknas Dodi Nandika melaporkan, para peserta akan mengikuti lima sidang komisi dan sub-sub komisi. Dia menyebutkan, ada lima topik yang akan dibahas dalam komisi. Pertama, kata dia, percepatan pemerataan pendidikan nasional, serta strategi penerapan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan. Kedua peningkatan peran kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta strategi pengadaan dan penyebaran guru.

Topik ketiga, lanjut Dodi, adalah penyelarasan pendidikan untuk membangun manusia yang berdaya saing. Keempat, penguatan peran pendidikan dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa. “Serta yang terakhir, yang kelima, adalah strategi pembiayaan untuk menjamin keterjangkauan sarana pendidikan. -Sidiknas-

Rhenald Kasali : IQ Saja Tidak Cukup

Depok, Rabu (3 Maret 2010)–Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali menyampaikan, untuk meraih keberhasilan dalam hidup tidak cukup dengan mengandalkan IQ (intelligence quotient). Dia juga mengemukakan, menurut beberapa studi, talenta hanya merupakan potensi. Salah besar kalau hanya mengandalkan potensi itu sebagai IQ.

Menurut Rhenald, talenta akan menjadi suatu kenyataan, suatu yang dapat digunakan, jika seseorang berhasil memperoleh pegangan kehidupan, pekerjaan, profesi, maupun segala sesuatu yang bersifat nonmaterial. “IQ saja belum cukup karena itu hanyalah sekedar talenta,” katanya saat memberikan paparan pada Rembuk Nasional Pendidikan 2010 di Pusdiklat Kementerian Pendidikan Nasional, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/3/2010).

Rhenald mengatakan, adalah tugas universitas untuk menyelaraskan talenta dengan kesempatan. Tugas universitas untuk menjembatani keduanya. “Mahasiswa punya talenta, bakat, kemudian kita juga lihat pasar yang menginginkan, ” ujarnya.

Rhenald berpendapat, enterpreneur bukan sekedar mencetak businessman dan usahawan, yang kaitannya dengan transaksi finansial. Enterpreneur sifatnya generik. Dia menyebutkan, ada tiga komponen penting dalam enterpreneur, yakni social enterpreneur, business enterpreneur, dan performance enterpreneur. “Orang di kampung yang kami latih supaya confidence ternyata sekarang menjadi lebih efektif dalam belajar. Yang penting ada kreativitasnya karena buah atau esensi dari enterpreneurship itu adalah kreativitas, ” katanya.

Rhenald mengemukakan, studi yang dilakukan oleh penulis Malcolm Gladwell, terungkap bahwa tidak seorang pun penerima nobel  bidang Kimia dan Kedokteran yang memiliki IQ di atas 150 atau jenius. “Orang-orang yang genius itu tidak menemukan pintunya,” katanya.

Pengetahuan, lanjut Rhenald, adalah satu hal yang diberikan di dunia pendidikan, tetapi kalau tidak menemukan ‘pintunya’ maka tidak akan pernah berhasil. Sebaliknya orang-orang yang memiliki talenta terbatas, tetapi mencari ‘pintu’ maka akan menemukan ‘pintunya’ dan akan berhasil. “Akhirnya dia akan memperoleh happiness dalam karir, keluarga, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Indonesian Confrence on Children with Special Needs-Multi Perspectives on Inclusion

Jakarta, – Direktorat  Jenderal Pendidikan  Tinggi (Ditjen  DIKTI), Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia berkolaborasi dengan IndoCARE (Indonesia Centre for Autism Resource and Expertise) mengadakan konferensi pers di gedung DIKTI Kemendiknas, Jakarta, dengan narasumber Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Muchlas Samani dan Chairman of Indocare, Juny Gunawan, Senin (1/3) Sore.

Dalam keterangan pers wamendiknas menyampaikan, “Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan memperbanyak keberadaan sekolah inklusi. Saat ini terdapat 811 sekolah inklusi dengan 15.144 siswa. Mereka yang belajar di sekolah inklusi adalah gabungan siswa normal pada umumnya dan siswa berkebutuhan khusus,” katanya.

“Indonesia melakukan pendidikan yang mengarah kepada inclusive educationdengan memasukkan sebanyak mungkin potensi anak dengan kebutuhan khusus ke dalam sistem sekolah formal,” kata Fasli.

Fasli menyampaikan, meskipun anak-anak ini memerlukan kebutuhan khusus, tetapi kalau dimasukkan bersama-sama anak-anak normal lainnya justru lebih cepat kesembuhannya. Anak itu, kata dia, merasa tidak terasing dan bisa mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya di sekolah inklusif. “Anak-anak normal, keluarga, dan guru, juga makin tahu bagaimana melayani anak berkebutuhan khusus ini. Akan kita kembangkan di seluruh provinsi dan masuk ke kabupaten dan kota,” ujarnya.

Kemendiknas, kata Fasli, akan berupaya memberikan penyadaran kepada guru dan kepala sekolah agar tidak melihat keberadaan siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya sebagai beban. Menurut dia, hal ini adalah tugas mulia yang harus diemban. “Justru mereka yang seharusnya terpanggil bagaimana memberikan akses pendidikan yang bermutu kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Mudah-mudahan orang tua dan pengambil kebijakan seperti DPR dan DPRD juga menuntut supaya pelayanan publik untuk anak-anak ini jangan sampai menjadi kelas dua dan sama dengan anak-anak yang lain,” katanya.

Fasli menyampaikan, Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tentang anak dengan kebutuhan khusus atau Indonesian Conference on Children with Special Needs. Acara yang akan diselenggarakan pada 11-12 Maret 2010 ini terbuka bagi guru, orang tua, dan tokoh-tokoh masyarakat di seluruh Indonesia. “Seminar akan membahas dari multi perspektif baik dari sisi keilmuan dari sudut psikologi, pedagogi, kesehatan, dan gizi maupun juga dari orangnya, ada orang tua, tokoh
masyarakat, guru, birokrasi, dan legislatif,” katanya.

Untuk mengembangkan sekolah inklusi ini, kata Fasli, pemerintah akan memperbaiki sistem pelatihan guru, mengembangkan Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa (P4TK TK dan PLB) di Bandung, Jawa Barat, dan memberikan insentif bagi sekolah-sekolah yang mau mencanangkan dirinya menjadi sekolah inklusif. “Sekolah bisa melakukan pelatihan lokal. Pelatihnya bisa outsource, tapi dananya kita berikan ke sekolah,” katanya.

Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Muchlas Samani, menyampaikan, guru-guru yang sekolahnya berminat menjadi sekolah inklusi akan diberikan pelatihan khusus. Selain itu, akan ada pembimbing khusus yang akan mengajar dari satu kelas ke kelas lainnya. “Harapannya makin banyak sekolah yang mau menerima anak-anak yang punya kebutuhan khusus,” katanya.

Pengurus Indocare, Juny Gunawan, mengatakan, pelatihan praktis diberikan kepada guru dan terapis. Selain itu, ada modul pelatihan bagi pendamping yang mengasuh. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang khusus menangani anak-anak autis usia 2-8 tahun ini juga akan melibatkan lulusan SMK Sosial untuk dibina dengan modul-modul vokasional menjadi guru di rumah. “Nanti lama-lama akan jadi guru di sekolah atau menjadi shadow teacher,” katanya.