Haflah Akhirussanah Program Tahfizhul Qur’an Juz Ke-30


Bismillaah..

IMG_20170603_112027Alhamdulillah, tepat pada hari Sabtu, 03 Juni 2017 bertempat di Masjid Agung Al-Muttaqin Kabupaten Lahat telah dilaksanakan kegiatan rutin tahunan SMP Negeri 10 Lahat, yaitu Haflah Akhirussanah Program Tahfizhul Qur’an Peserta Didik Kelas IX Angkatan Ke-9 SMP Negeri 10 Lahat Tahun Pelajaran 2016-2017.

Uniknya, kegiatan ini merupakan inisiatif langsung dari peserta didik kelas IX yang berkoordinasi dengan para wali kelas IX. Kemudian Kepala Sekolah memfasilitasi rapat Komite Sekolah dan OSIS SMP Negeri 10 Lahat bersama orangtua peserta didik kelas IX untuk membahas hal tersebut. Alhamdulillah, dari rapat tersebut disepakati bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan secara sederhana pada hari Sabtu, 03 Juni 2017 bertempat di Masjid Agung Al-Muttaqin Lahat sekaligus pengumuman kelulusan kelas IX.

Baca lebih lanjut

Iklan

Indonesia Kirim Dosen Muda Untuk Mendalami Pendidikan Matematika Realistik di Belanda


Jakarta, Melalui program beasiswaStuderen in Nederland (StuNed), Indonesia mengirimkan 13 dosen muda untuk mendalami pendidikan matematika realistik selama 12 bulan di Freudenthal Institute, University of Utrecht, Belanda.

Para dosen dilepas secara resmi pada hari Jumat, (05/02) kemarin, oleh Marrik Bellen, Direktur Nuffic-Neso Indonesia didampingi oleh Direktur Ketenagaan Dikti Bapak Muchlas Samani di kantor Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Senayan, Jakarta. Yang sebelumnya selama 8 bulan terakhir para dosen tersebut belajar bahasa Inggris dan mata kuliah dasar pada Program Magister Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana di Unsri Palembang sebanyak 7 orang dan di Unesa Surabaya sebanyak 6 orang.

Para dosen tersebut terdiri dari sepuluh orang perempuan dan tiga orang pria yang direkrut oleh Institut pengembangan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) ITB dari sepuluh universitas yang tersebar di Indonesia.

Program Master Pendidikan Matematika Realistik (PMR) atau International Master Program om Mathematics Education (IMPoME) adalah hasil kerjasama cost sharing antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dan Nuffic-Neso Indonesia. Setelah selesai mendalami pendidikan di Utrecht, mereka akan kembali ke Indonesia untuk melakukan penelitian selama enam bulan dan kegiatan penelitian ini akan dibiayai oleh beasiswa Dikti.

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan matematika di sekolah dasar di Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada para dosen pendidikan matematika di lembaga pendidikan keguruan untuk mempelajari PMR atau Realistic Mathematics Education (RME) dinegeri asalnya Belanda, dimana salah satu ahlinya adalah Hans Freudenthal.

“Keikutsertaan peserta dalam program pendidikan ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Belanda, baik sebagai tempat referensi dan pengetahuan tentang pendidikan matematika. Ilmu dan pengalaman yang akan didapatkan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Matematika menjadi pelajaran yang mudah dimengerti dan menyenangkan.” demikian sambutan Marrik Bellen, Direktur Nuffic-Neso Indonesia.

Program IMPoME ini merupakan kerjasama pertama antara Neso dan Dikti yang direncanakan berlangsung kurang lebih 5 tahun dengan tujuan utamanya adalah untuk mendukung program implementasi dan diseminasi PMRI yang telah tersebar di 18 provinsi yang terbukti dapat membuat anak menjadi senang dengan matematika yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran matematika di sekolah. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu program studi pendidikan matematika di Unesa dan Unsri karena dapat bekerjasama dengan University Utrecht yang merupakan universitas terbaik di belanda dan masuk di jajaran 50 besar dunia.

Sumber: https://alhafizh84.wordpress.com/2010/02/20/indonesia-kirim-dosen-muda-untuk-mendalami-pendidikan-matematika-realistik-di-belanda/

Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional


Bogor, Kementerian Pendidikan Nasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan Nasional, Bojongsari, Depok, Bogor, pada Jumat, (05/02).

Rapat Koordinasi (Rakor) dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Muhammad Nuh dan diikuti sebanyak 213 orang dari jajaran pejabat eselon I, II, III di lingkungan unit utama Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam sambutannya, Mendiknas Menjelaskan bahwa namanya pendidikan itu irreversible proces yaitu proses yang tidak bisa dikembalikan lagi artinya hasil pendidikan kalau ada kecacatan misalnya aja yang tidak punya tata krama, yang mana ada kesalahan pada waktu ngajar tidak bisa ditarik sekolah lagi karena itu proses irreversible.

“Karena ini proses irreversible maka kita harus hati-hati didalam mulai merancang kurikulumnya, mengembangkan metodologinya sampai dengan implementasi dilapangannya, itu kita harus hati-hati betul dan kita tidak boleh melakukan eksperimen-eksperimen tanpa didasari kajian-kajian akademik secara komprehensif”, jelas Mendiknas.Rakor

Menurut Mendiknas bahwa maksud dari Rakor kali ini disamping membangun silahturahmi dan meningkatkan ownership (rasa kepemilikan), tetapi juga tidak adanya gap/perbedaan dalam menyampaikan ide-ide kreatif yang muncul antara eselon I, II dan III dengan tanpa ada tekanan dan kesungkanan.

Mendiknas juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang menarik dan perlu dicermati yaitu yang pertama, tentang Ujian Nasional (UN), “meskipun pelaksananya UN adalah BSNP tetapi kita tetep ikut karena urusan pendidikan tidak bisa di buat demarkasi yang jelas”, kata Mendiknas.

“Oleh karena itu kita harus bersama-sama, kita semua tidak hanya litbang tetapi kita semua ikut menjadi corong-corong atau pelaku-pelaku untuk menghantarkan agar UN itu yang pertama prestasinya bagus, tapi tidak cukup hanya bagus prestasinya tetapi dijiwai oleh perilaku kejujuran sehingga prestasi dan jujur itu melekat satu kesatuan”, jelas Mendiknas.

Yang kedua, tentang renstra, “sebenarnya sudah mengamanatkan tentang akhlak mulia, tentang metodologi yang berbasis kreativitas, inovatif dst, tetapi kenapa masih banyak orang yang menanyakan seakan-akan metodologi yang kita kembangkan itu tidak berbasis pada kreativitas, inovasi dan lainnya”, kata Mendiknas.

“Oleh karena itu kita butuh momentum apa yang disarankan oleh kelompok 3 tentang pentingnya kampanye masih untuk membangkitkan kesadaran kolektif bagi masyarakat luas tentang pentingnya akhlak mulia, kepribadian dan seterusnya”, tambah Mendiknas.

Yang terakhir, mengenai tata kelola yang ujungnya nanti adalah akuntabilitas. “Kalau kita bicara akuntabilitas kalau tidak ada sesuatu yang riil ukurannya yang resonable maka agak susah”, kata Mendiknas. “Oleh karena itu kami berterima kasih kepada bapak-ibu semuanya dan pada kita semuanya yang mempunyai tekad untuk menggeser wajar dengan pengecualian ke wajar tanpa pengecualian”, tambahnya.

Mendiknas mengatakan bahwa berikutnya lagi terkait dengan tata kelola yaitu mengenai pentingnya ketepatan/akurasi/presisi perencanaan karena segala itu awalnya ditentukan didalam perencanaan kalau perencanaannya bagus insyaalloh hasilnya bagus, kalau perencanaan tidak bagus tapi hasilnya bagus itu namanya mukjizat.

Mendiknas berharap, mumpung sekarang ini kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kita, yang mana ujungnya kita memberikan layanan yang baik, baik layanan institusi, layanan kesiswaan maupun layanan ke masyarakat dan orientasi kita adalah orientasi kepuasan publik bukan semata-mata kepuasan kita diknas. “Kita boleh berat tapi publik puas tidak apa-apa memang yang jauh lebih baik adalah kita senang dan publik juga senang oleh karena itu intervensi teknologi menjadi keharusan, menata kembali prosedur  mekanisme sistem yang berlaku di diknas harus di berlakukan dan peningkatan SDM mutlak harus dilakukan, kalau itu bisa dilakukan pekerjaan seberat apapun, insyaalloh kita jawab dengan baik”, katanya.

Mendiknas juga berharap para pejabat di lingkungan Kementrian Pendidikan Nasional agar memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan pendidikan 2010-2014, yaitu: patuh hukum (legal compliance), terbuka (transparan), dapat dipertanggungjawabkan (accountable), dilaksankan dengan cepat dan hati-hati (prudent), dan mengikuti azas manfaat (benefical).

Rakor ini membahas masalah kebijakan pendidikan yang terbagi dalam empat kelompok, yaitu: Kelompok I: Realisasi Anggaran 2010, Peningkatan Akuntabilitas (WTP), dan Rencana RKP 2011 (Sesjen dan Irjen). Kelompok II: Persiapan UN yang bisa dipercaya/langkah-langkah persiapan UN 2010 (Kabalitbang dan Ketua BSNP). Kelompok IIIReview (isi) dan Pengembangan Karakter Jati Diri (Dirjen Dikti dan Dirjen PMPTK). Kelompok IV: Peningkatan Kualitas Layanan, meliputi: instasi, pendidik dan tenaga kependidikan, serta siswa (Dirjen Mandikdasmen dan Dirjen PNFI).

Sumber: https://alhafizh84.wordpress.com/2010/02/20/rapat-koordinasi-kementerian-pendidikan-nasional/

Kemendiknas Minta Tertibkan Lembaga PNFI


Bandung, Rabu (3 Februari 2010)–Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) meminta untuk menertibkan lembaga-lembaga di lingkungan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Semua aparat yang menangani PNFI diminta untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga itu bukan lembaga virtual. Lembaga yang hanya melaporkan nama lembaganya, tetapi sebenarnya tidak melakukan apa-apa.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Kemendiknas Hamid Muhammad saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Tahun 2010 di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/2/2010).

“Tolong ini dicek betul. Kami betul-betul ingin menertibkan semua lembaga-lembaga PNFI agar PNFI bisa dipercaya, trusted, dan semua orang respect terhadap PNFI,” kata Hamid dihadapan 500 orang peserta rakor.

Hamid menyampaikan, saat ini makin banyak animo masyarakat yang ingin mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dia meminta agar keinginan masyarakat tersebut dikontrol. “Jangan asal memberikan izin untuk (mendirikan) PAUD sepanjang standar pelayanan minimal tidak terpenuhi,” tegasnya.

Hamid menyebutkan, dari 29,8 juta anak usia 0-6 tahun separuhnya sudah terlayani. Dua pertiga dari jumlah tersebut, kata dia, dilayani oleh PAUD nonformal, sedangkan sepertiganya dilayani oleh PAUD formal seperti taman kanak-kanak dan raudhatul athfal. “Kita harus bersungguh-sungguh untuk menekankan layanan PAUD itu betul-betul memenuhi standar layanan minimal,” katanya.

Hamid juga meminta untuk memantau proses pembelajaran dan kegiatan di lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan. Dia berharap, semua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan memastikan proses pembelajaran terjadi dan peserta didik benar-benar belajar. “Jangan sampai kita menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun, tetapi tidak memberikan pengalaman belajar yang benar kepada anak-anak kita,” ujarnya.

Pembenahan lain yang perlu dilakukan, kata Hamid, adalah pada lembaga kursus dan pelatihan. Hamid menyebutkan, saat ini tercatat 11 ribu lebih lembaga kursus yang mengantongi nomor induk lembaga. “Masih akan kita verifikasi apakah lembaga ini betul-betul lembaga yang operasional dan bisa memberikan layanan pendidikan yang baik, tetapi yang ingin saya tekankan betul agar dipastikan sama seperti pada pendidikan kesetaraan, dipastikan bahwa kursus yang kita bina itu kursus yang kredibel,” katanya.

Ke depan, kata Hamid, Kemendiknas hanya akan membina, mengembangkan, dan memfasilitasi lembaga-lembaga yang memenuhi persyaratan minimum. “Selebihnya lembaga-lembaga on off itu dikasih pilihan. Dibina lebih lanjut dua sampai tiga tahun sampai betul-betul memenuhi standar atau disarankan memilih bidang lain sebagai core bisnisnya, sehingga tidak mengganggu layanan lembaga kursus seperti yang kita harapkan ini,” katanya.***

Sumber: https://alhafizh84.wordpress.com/2010/02/20/kemendiknas-minta-tertibkan-lembaga-pnfi/

Mendiknas : Kembangkan Sekolah Adiwiyata


Jakarta, Senin (1 Februari 2010)–Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta agar mengembangkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui Program Sekolah Adiwiyata. Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, program yang telah berjalan sejak 2006 ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya.

“Kita berikan penghargaan kepada sekolah-sekolah Adiwiyata. Monggo, nanti kita kembangkan adiwiyata-adiwiyata baru, sehingga jumlahnya bertambah besar dan kualitasnya pun juga bertambah baik,” kata Mendiknas usai melakukan panandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Pendidikan Lingkungan Hidup dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup Muhammad Hatta di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Senin (1/2/2010).

Mendiknas mengatakan, urusan lingkungan hidup tidak cukup hanya sebagai ideologi saja. Menurut dia, yang diperlukan berikutnya adalah menterjemahkan ideologi itu dalam perilaku-perilaku praktis yang langsung dapat dirasakan manfaatnya. Salah satu kegiatan praktis yang dilakukan, kata Mendiknas, adalah penguatan institusi pusat studi lingkungan (PSL). “Ada 32 PSL yang sekarang tersebar di berbagai universitas. Kami, kawan-kawan kementerian sudah sepakat. Jadi MoU ini tidak sekedar tekenan, kita sepakat untuk ikut mulai membangun ideologi sampai ke langkah-langkah praktis,” katanya.

Salah satu agenda konkrit dari kesepakatan ini adalah Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang bertugas menyusun grand design PLH, mengkoordinasikan implementasi program dan kegiatan PLH, serta memantau dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan ini.

Mendiknas mengatakan, pendidikan lingkungan hidup akan diterapkan secara komprehensif integratif dan bukan pendekatan per mata pelajaran. Menurut Mendiknas, pendekatan yang dilakukan adalah tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan dimasukkan ke dalam subbab-subbab yang terkait. Mendiknas mencontohkan, seseorang yang membuang sampah dapat terkait di empat bidang, yakni lingkungan hidup, etika, Matematika, dan ilmu sosial. “Pendekatan- pendekatan komperehensip intergratif itulah yang harus kita kembangkan ke depan,” katanya.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Muhammad Hatta mengemukakan, adalah hak masyarakat untuk menerima pendidikan lingkungan hidup. Dia menjelaskan, pendidikan ini akan lebih mendekatkan kepada kegiatan pencegahan atau preventif sejak dini. “Harapannya adalah perilaku para peserta didik  menjadi ramah lingkungan, sehingga perusakan-perusakan bisa terhindari,” katanya.

Muhammad mengatakan, melalui Program Sekolah Adiwiyata setiap sekolah dapat berperilaku dan berbudaya lingkungan hidup. “Tadinya jumlahnya hanya beberapa sekolah sekarang meningkat  sampai ratusan untuk seluruh Indonesia. Sudah skala nasional, makanya dalam kegiatan ini juga salah satunya bagaimana mempercepat akses ini, sehingga menjadi lebih banyak,” katanya.***

Sumber:  https://alhafizh84.wordpress.com/2010/02/19/mendiknas-kembangkan-sekolah-adiwiyata/

Mendiknas Bersama Menteri Lingkungan Hidup Tandatangani MoU Pendidikan Lingkungan Hidup


Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dengan Kementerian Pendidikan Nasional yang dilakukan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, bertempat di Gedung A lantai 3, Kementerian Pendidikan Nasional, pada Senin, (01/02).

Penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan Nasional adalah salah satu amanah yang dikeluarkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebutkan dalam pasal 65 ayat 2 bahwa salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan pendidikan lingkungan hidup oleh karenanya penandatanganan ini merupakan pembaharuan dari kesepakatan yang sudah dimiliki pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional yang disepakati pada bulan juni tahun 2005 untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta mengatakan bahwa tujuan utama dari kesepakatan kita ini adalah kita berusaha bagaimana pendidikan lingkungan hidup ini terintegrasi dalam kurikulum pendidikan nasional dengan harapan untuk mewujudkan perilaku dan berbudaya lingkungan hidup.

Dalam kesepakatan bersama ini meliputi pengembangan pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang kita kenal dengan Education for Sustainable Development (ESD) sebagai salah satu pola untuk mengikuti kesepakatan internasional didalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup diseluruh dunia, hal ini adalah untuk melakukan revitalisasi didalam perubahan-perubahan karakter pendidikan yang selama ini dilakukan diberbagai lembaga pendidikan untuk memasukkan aspek lingkungan hidup agar terbentuk perilaku manusia yang berbudaya lingkungan hidup.

Pada acara yang sama, Mendiknas, Mohammad Nuh menjelaskan bahwa Ide dasarnya itu bagaimana kita bisa menjadikan urusan lingkungan hidup itu bisa menjadi “ideologi”, ideologi itu tidak lain adalah internalisasi value, jadi nilai-nilai masalah lingkungan itu bisa tertanam dalam diri kita semua, anak didik kita semua, bangsa kita secara keseluruhan, tentang pentingnya mulai dari sifatnya prefensi sampai ke penyembuhan-penyembuhan dan mengembangkan kualitas lingkungan hidup itu.

“Tidak cukup kalau hanya sebagai ideologi yang dibutuhkan berikutnya adalah bagaimana menterjemahkan ideologi itu dalam perilaku-perilaku praktis yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh kita. karena ideologi itupun juga dibangun dari kebiasaan-kebiasaan itu sendiri oleh karena itu dalam proses pembentukan ideologi itu proses belajar mengajar menjadi suatu media yang sangat-sangat strategis”, jelas Mendiknas.

“Oleh karena itu proses pembelajaran, proses pendidikan menjadi kata kunci, apakah yang bisa kita lakukan dalam langkah praktis, yang pertama yaitu penguatan institusi baik PSL (Pusat Studi Lingkungan) dimana tidak hanya sebagai tempat belajar melainkan juga harus kuat dalam pengimplementasiannya. yang kedua, adalah kita berikan apresiasi/penghargaan/reward kepada sekolah-sekolah adiwiyata dan mari kita kembangkan adiwiyata-adiwiyata baru sehingga jumlahnya bertambah besar, kualitasnya pun juga bertambah baik serta ada kelas-kelas dari adiwiyata itu”, kata mendiknas.

Melalui kesepakatan ini diharapkan pengembangan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia dapat lebih efektif dilaksanakan. Selain itu pelaksanaan berbagai program pendidikan lingkungan hidup seperti program adiwiyata yang telah berjalan sejak tahun 2006 dan saat ini sudah mencapai skala nasional dalam upaya mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.

Salah satu agenda konkrit dari kesepakatan tersebut adalah pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang memiliki tugas menyusun grand design PLH, mengkoordinasikan implementasi program dan kegiatan PLH serta memantau dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan ini.

Sumber:  https://alhafizh84.wordpress.com/2010/02/19/mendiknas-bersama-menteri-lingkungan-hidup-tandatangani-mou-pendidikan-lingkungan-hidup/

Peran Pengawas Sekolah Harus Direvitalisasi


Jakarta, – Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal meluncurkan secara resmi dimulainya Program Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah  untuk tahun 2010 dengan menghadirkan sejumlah 600 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan pengawas sekolah dari berbagai provinsi di Indonesia  serta dihadiri para stakeholder pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Senayan Jakarta, Sabtu (30/1).

Program Penguatan Kemampuan Kepala dan Pengawas Sekolah merupakan salah satu program strategis Kementerian Pendidikan Nasional  untuk perdepatan peningkatan mutu pendiidikan di tanah air . Hal ini didasari banyaknya hasil kajian baik dari luar maupun dalam negeri yang mendukung  bahwa kualitas sekolah sangat erat kaitannya dengan kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Hampir tidak ada sekolah bermutu tanpa  kepala sekolah yang bermutu, dan didukung  oleh pengawas yang bermutu. Dengan demikian, apabila ingin meningkatkan mutu sekolah, dimulai dengan pembenahan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilanjutkan pembenahan guru.

Dalam sambutannya, Wamendiknas mengatakan, “Peran pengawas sekolah harus direvitalisasi. Hal ini dilakukan karena pengawas sekolah adalah orang pertama yang mengawasi kinerja kepala sekolah. Hubungan antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah dan guru belum sekohesif yang diharapkan,” katanya.

Fasli menyebutkan ada tiga macam pengawas, yakni pengawas guru kelas di sekolah dasar, pengawas bidang studi di sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK), serta pengawas sekolah manajemen sekolah. “Idealnya pengawas itu kalau pengawas bidang studi diambil dari guru-guru yang jago-jago. Kemudian dilihat, dipilih, dan dinilai cukup matang lalu dibuatkan SK pengawas guru bidang studi,” katanya.

Lanjutnya, pengawaslah yang secara fungsional lebih berperan dibandingkan pegawai-pegawai di dinas-dinas, kasi, dan kasubdin. Pengawas, kata dia, harus mampu memahami apa yang diperlukan di dalam menilai kinerja secara akademik, manajerial, dan enterpreneurial dari seorang kepala sekolah.

Sementara, kata Fasli, seorang kepala sekolah harus diberikan kebebasan sebagai manajer pendidikan. Mereka tidak boleh dikooptasi oleh birokrasi. “Kita harus berani memisahkan mana yang nanti bisa masuk birokrasi dan mana yang itu otonomi di tingkat sekolah. Cukup diawasi oleh komite sekolah dan profesinya. Ada profesi kepala sekolah dan profesi pengawas,” ujarnya.

Fasli menyebutkan, saat ini terdapat 250.000 kepala sekolah dan 25.000 pengawas sekolah di seluruh Indonesia. Selama tahun 2009 sampai sebelum 100 hari program kerja Mendiknas telah melatih lebih dari 19.000 kepala sekolah. “Sasaran kita pada tahun 2014 tidak ada kepala sekolah yang tidak kita kenal kompetensinya. Mereka harus melakukan pemberdayaan terus menerus,” katanya.

Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendiknas Surya Dharma mengatakan, pemerintah pada 2010 mentargetkan penguatan kemampuan bagi 30.000 kepala sekolah dan pengawas sekolah. “Program ini akan difasilitasi oleh 499 fasilitator bersertifikat,” katanya.

Surya menyebutkan, para peserta akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi alumni peserta pelatihan kepala sekolah kerja sama Direktorat Tenaga Kependidikan dengan British CouncilNational Institute of Education Singapura, dan Educational Testing Service Amerika, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam akuntabilitas sekolah, peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam analisis potensi kepemimpinan dan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian, serta pembinaan kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan berdedikasi.

Saat ini, kata Surya, telah dilatih 115 orang kepala sekolah yang mengikuti pelatihan school leadership dilatih oleh British Council dan 120 kepala sekolah dan pengawas sekolah dilatih di Singapura selama dua minggu.

Sumber : https://alhafizh84.wordpress.com/2010/02/19/peran-pengawas-sekolah-harus-direvitalisasi/