Siap Mensukseskan UNBK, USBN dan US oleh Waka Kurikulum SMP Negeri 10 Lahat


Assalamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh.

upacara-senin-waka-kurikulum

Setelah memuji Allah Azza wa Jalla dan bersholawat kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 10 Lahat, Mom Silvi Yuliana, S.Pd menyampaikan rasa hormat kepada segenap kepala sekolah, guru dan tata usaha SD Islam Terpadu Labbaik Lahat, SMP Negeri 10 Lahat dan SMA Islamic Center Lahat serta ungkapan rasa bangga kepada seluruh peserta didik.

Adapun tema amanat upacara senin kali ini adalah “Siap Mensukseskan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Sekolah (US)”. Mom Silvi Yuliana, S.Pd menyampaikan bahwa kelas IX SMP dan kelas XII SMA Tahun Pelajaran 2016-2017 ini akan menghadapi tiga ujian, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Sekolah (US). Oleh karena itu, SMP Negeri 10 Lahat dan SMA Islamic Center Lahat harus ikut mensukseskan pelaksanaan ujian-ujian itu dengan cara berpartisifasi aktif mencari informasi dan pemecahan setiap masalahnya.

Baca lebih lanjut

Iklan

Konferensi Pers Hari Pertama Pelaksanaan UN SMA/MA/SMALB/ SMK


Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bersama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memberikan keterangan pers tentang pelaksanaan Ujian Nasional hari pertama jenjang SMA/MA/SMALB/ SMK, di Gerai Informasi dan Media, Kemendiknas, Senin (22/03).

Dalam sambutannya, Ketua BSNP Djemari Mardapi menyampaikan jalannya pelaksanaan UN diberbagai daerah. Dia mengatakan, beberapa daerah seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah telah menyelenggarakan UN dengan baik. Namun, lanjut dia, di Provinsi Bali terjadi kekurangan lembar jawaban. “Tetapi sudah diatasi langsung menggunakan copy-an lembar jawaban,” katanya.

Lembar jawaban yang disalin ini, lanjut Djemari, kemudian dipindahkan ke lembar jawaban ujian nasional (LJUN) asli disaksikan oleh perguruan tinggi sebagai pengawas, penanggungjawab satuan pendidikan, bersama dengan peserta didiknya sendiri. “Jadi dipindah supaya nanti bisa dipindai (scan),” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas, Mansyur Ramly menyampaikan beberapa temuan di lapangan. Dia mengatakan, berdasarkan pengamatannya selama beberapa hari terakhir sampai dengan pelaksanaan UN, ditemukan rumor tentang beredarnya soal dan jawaban UN. “Semua itu kita coba (tindaklanjuti) menggunakan beberapa jaringan kita, termasuk saudara-saudara para wartawan ini membantu kita untuk melacak,” katanya.

Terkait adanya rumor tentang penundaan ujian di Sulawesi Barat, yang tayang di salah satu stasiun televisi, Mansyur menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan kejadian tersebut tidak benar. “Ujian tetap berlangsung karena yang terjadi sebenarnya hanya ada pertukaran (soal) antara tipe A dan tipe B. Mestinya murid dibagikan soal tipe A, tetapi dibagikan tipe B. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Segera dilakukan (penyelesaian) pada waktu itu,” katanya.

Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Media Sukemi juga menyampaikan bahwa sampai dengan pelaksanaan hari pertama UN jenjang SMA/MA/SMALB/ SMK, Posko Layanan UN 2010 telah menerima dan memantau sebanyak 417 laporan tentang pelaksanaan UN. Laporan ini, kata dia, disampaikan oleh masyarakat dan dinas pendidikan daerah menggunakan saluran sms dan telepon. Sementara, pantauan berita bersumber dari media elektronik seperti media radio dan televisi, serta media cetak.

Sukemi menyebutkan, terdapat 87 laporan tentang Posko UN, 79 tentang pelaksanaan UN, 38 tentang partisipasi polisi menjaga distribusi soal, dan 37 tentang distribusi soal. Selain itu, Wakil Presiden meninjau pelaksanaan UN ada 29 laporan, jaminan dari Balai Pustaka bahwa UN tidak bocor ada 22, peserta UN di Kabupaten Bandung yang direlokasi ada 22, Kunjungan UN Gubernur DKI ada 20, dan larangan membawa ponsel ada 19.

Selanjutnya, isu kebocoran ada 10, isu tim sukses pengawasan soal UN ada tujuh, peristiwa doa bersama menjelang UN ada empat, sidak oleh beberapa kepala pemerintahan di daerah ada empat, Poltabes Padang amankan UN ada tiga, dan try out UN ada satu. “Laporan-laporan itu akan kita tindaklanjuti. Kalau memang benar terbukti akan dilakukan tindakan. Kalau berbau pidana maka tindakan hukum pidana yang dilakukan,” kata Sukemi.

Persiapan Penyelenggaraan Ujian Nasional


Pada rapat hadir juga Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Suyanto,  Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendiknas Baedhowi, Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendiknas Hamid Muhammad, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas Mansyur Ramly, Rektor Universitas Negeri Jakarta Bedjo Sujanto, dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Margani M. Mustar.

Dalam sambutannya Wamendiknas mengatakan bahwa distribusi soal Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2009/2010 harus sampai ke penyelenggara UN satu hari sebelum pelaksanaan ujian atau H-1.

“H-1 atau H-2 itu sudah harus berada di titik terdepan di rayon, sehingga besok paginya bisa diantar langsung ke titik-titik sekolah yang melaksanakan ujian,” Katanya.

Wamendiknas juga menyampaikan bahwa pendistribusian soal-soal UN sudah ada yang telah sampai di tingkat kecamatan, tetapi ada juga yang masih di kabupaten/kota. Dia mencontohkan, di Provinsi Lampung, dikarenakan jarak distribusinya dekat maka akan dikirim mendekati hari H, kecuali daerah yang jauh seperti Wae Kambas dan Lampung Selatan. “Hampir 100 persen (persiapan selesai) sesuai dengan tahapannya,” katanya.

Disamping itu, Wamendiknas, Fasli Jalal juga menegaskan bahwa sekolah dan jajaran pemerintah daerah (pemda) dilarang memungut biaya UN kepada peserta didik. Biaya UN, kata dia, ditanggung penuh oleh pemerintah dan pemda serta semua tahapan penggunaan uang akan diamankan.

“Tidak ada alasan apapun bagi guru, sekolah, dan pemda untuk memungut pengumpulan dana atas nama biaya Ujian Nasional.  Masyarakat tidak perlu cemas dan tidak perlu ada upaya-upaya mengatasnamakan keterlambatan atau tidak cukup (dana), sehingga nanti dengan alasan itu memungut dana dari peserta. Tidak dibenarkan sama sekali,” kata Wamendiknas.

Wamendiknas juga menambahkan bahwa dari sejumlah daerah yang melaporkan kesiapan penyelenggaraan UN 2010, tidak ada yang mengeluhkan masalah dana. Dia menjelaskan, kontrak-kontrak, pencetakan, dan distribusi soal telah berjalan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendiknas Mansyur Ramly mengatakan, berbagai tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia juga menjelaskan, soal-soal UN adalah rahasia negara dan untuk melakukan pengamanannya melibatkan polisi. “Ini kan rahasia negara. Polisi dilibatkan untuk pengamanan sampai dengan hasil ujian,” tegasnya.

Disamping itu pula Kabalitbang juga mengatakan bahwa jumlah peserta UN secara keseluruhan untuk SMA/MA/SMK sebanyak 2.448.071 siswa, SMP/MTs 3.610.625 siswa , sedangkan peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD hampir 4 juta siswa.

Kabalitbang, Mansyur Ramli juga menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dam menyampaikan aspirasi tentang pelaksanaan UN dapat menghubungi nomor telepon 021-3853000, sms 021-68853000, dan email poskoun2010@yahoo.com.

UN SMA/MA/SMK akan dimulai Senin (22/3/2010) depan. Selengkapnya, pelaksanaan Ujian Utama SMA/MA 22-26 Maret 2010, SMK 22-25 Maret 2010, dan SMALB 22-24 Maret 2010.  Adapun pelaksanaan Ujian Susulan SMA/MA 29 Maret-5 April 2010, SMK 29 Maret -1 April 2010, dan SMALB 29-31 Maret 2010. Sementara Ujian Ulangan SMA/MA/SMK pada 10-14 Mei 2010, sedangkan SMALB pada 10-12 Mei 2010.

Pelaksanaan UN Utama SMP/MTs/SMPLB pada 29 Maret-1 April 2010, UN Susulan pada 5-8 April 2010, dan UN Ulangan pada 17-20 Mei 2010.

Untuk informasi tentang pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional juga menyediakan fasilitas layanan informasi melalui:
– Faxsimile    : (021) 5733125
– SMS            : 0811976929, (021) 68853000
– Telepon      : (021) 5703303, 3853000
– Email          : pih_lt4@yahoo.co.id ;
poskoun2010@yahoo.com

Sekolah Dilarang Pungut Biaya UN


Jakarta, Kamis (18 Maret 2010)–Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menegaskan, sekolah dan jajaran pemerintah daerah (pemda) dilarang memungut biaya UN kepada peserta didik. Biaya UN, kata dia, ditanggung penuh oleh pemerintah dan pemda dan semua tahapan penggunaan uang akan diamankan.

“Tidak ada alasan apapun bagi guru, sekolah, dan pemda untuk memungut pengumpulan dana atas nama biaya Ujian Nasional.  Masyarakat tidak perlu cemas dan tidak perlu ada upaya-upaya mengatasnamakan keterlambatan atau tidak cukup (dana), sehingga nanti dengan alasan itu memungut dana dari peserta. Tidak dibenarkan sama sekali,” kata Fasli usai memimpin rapat persiapan UN di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Kamis (18/3/2010).

Fasli mengatakan, dari sejumlah daerah yang melaporkan kesiapan penyelenggaraan UN 2010, tidak ada yang mengeluhkan masalah dana. Dia menjelaskan, kontrak-kontrak, pencetakan, dan distribusi soal telah berjalan. “Dana yang diperlukan sesuai dengan tahapan sudah sampai di semua titik-titik yang memerlukan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas Mansyur Ramly mengatakan, berbagai tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia menjelaskan, soal-soal UN adalah rahasia negara dan untuk melakukan pengamanannya melibatkan polisi. “Ini kan rahasia negara. Polisi dilibatkan untuk pengamanan sampai dengan hasil ujian,” tegasnya.

Mansyur mengatakan, terkait dengan tingkat kejujuran peserta UN dapat dibagi menjadi tiga area, yakni putih, abu-abu, dan hitam. Dia menyebutkan, persentase area putih hampir 50 persen. “Yang banyak abu-abu (tanpa menyebutkan persentase), dan hitam kira-kira sepuluh sampai 20 persen. Secara nasional, prosentase yang jujur lebih baik,” ujarnya.

Mansyur menyebutkan, tiga provinsi yang dinilai tingkat kejujurannya tinggi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Namun, kata dia, terdapat provinsi yang tingkat kelulusannya rendah, tetapi kejujurannya tinggi yaitu Nusa Tenggara Timur.

Secara bertahap, kata dia, pemerintah akan melakukan pembinaan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai ke sekolah. Guru-guru, kata dia, akan diberikan pelatihan, sedangkan peserta didik akan diberikan pendidikan karakter bangsa.”Kita juga libatkan orang tua siswa untuk perbaikan pendidikan. Konsepnya sekolah, keluarga, dan masyarakat kita integrasikan, ” katanya.

Mansyur menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dam menyampaikan aspirasi tentang pelaksanaan UN dapat menghubungi nomor telepon 021-3853000, sms 021-68853000, dan email poskoun2010@ yahoo.com.

Kadinas Pendidikan Teken Pakta Integritas UN


Depok, Kamis (4 Maret 2010)–Para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia menandatangani Pakta Integritas dalam rangka penyelenggaraan Ujian Nasional. Penandatanganan ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kolektif agar UN berhasil dengan baik.

Secara simbolis, penandatanganan pakta dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Weni Liputo, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan Djemari Mardapi, dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, Kamis (4/3/2010) pada acara Rembuk Nasional Pendidikan 2010 di Pusdiklat Pegawai Kemendiknas, Depok, Jawa Barat, Kamis (4/3/2010). Penandatanganan pakta disaksikan tim pengawas independen diwakili Rektor Universitas Airlangga Fasich.

“Kriteria berhasil itu dua, yaitu berhasil dari sisi capaian nilanya atau orang sering menyebut prestasi dan kriteria yang kedua adalah kejujuran di dalam mencapai prestasi tadi itu,” kata Mendiknas saat memberikan keterangan pers usai acara penandatanganan.

Mendiknas mengatakan, esensi penandatanganan siap melaksanakan UN secara kredibel. Maknanya, kata dia, baik dari sisi penyelenggaraan dan pengawasan. Tidak terjadi kebocoran maupun kecurangan. “Pokoknya faktor-faktor yang menyebabkan kredibilitas UN itu turun. Kita semua bertekad untuk meminimalkan bahkan meniadakan jangan sampai itu terjadi,” katanya.

Lebih lanjut Mendiknas menjelaskan, soal-soal dalam UN merupakan dokumen negara dan rahasia. Mendiknas menegaskan, barangsiapa yang membocorkan rahasia negara maka urusannya adalah pidana. “Kami bertekad siapapun yang telah terbukti membocorkan atau menyebabkan rahasia negara tadi itu tidak pada tempatnya maka proses hukum harus dijalankan,” katanya.

Strategi Pengangkatan dan Pemerataan Guru Kompeten


Depok, Kamis (4 Maret 2010)–Pengangkatan Guru adalah masalah kunci untuk mendapatkan guru yang baik. Dengan rekrutmen yang baik maka akan diperoleh guru-guru terbaik untuk mendidik anak. Diharapkan, semua daerah melakukan sistem rekrutmen guru  yang baik supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Selain strategi pengangkatan guru, juga diperlukan strategi pemerataannya

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional (Dirjen PMPTK Kemendiknas Baedhowi saat memberikan keterangan pers pada hari kedua Rembuk Nasional Pendidikan 2010 di Pusdiklat Pegawai Kemendiknas, Depok, Jawa Barat, Kamis (4/3/2010).

Baedhowi mengatakan, dengan pemerataan dan penataan guru diharapkan proses pembelajaran lebih baik dan mendapatkan guru-guru yang mengajar sesuai bidang keahliannya. Dia berharap, pada acara tahunan ini ada masukan-masukan dari daerah. “Masukan dari semua daerah itu kemudian dirumuskan dalam satu kebijakan dalam melakukan revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan, ” katanya.

Baedhowi mengungkapkan, ada penumpukan guru di sekolah-sekolah tertentu dan kekurangan guru di sekolah-sekolah yang lainnya. Dia menyebutkan, rasio guru murid untuk SD 1:19, SMP 1:17, SMA 1:14, dan SMK 1:23. Sekolah-sekolah yang jumlah gurunya belum merata, kata dia, terjadi di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) untuk guru mata pelajaran. “Tetapi yang kurang itu banyak di sekolah dasar terutama di daerah pinggiran,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Antonius menyampaikan, informasi kebutuhan guru di suatu sekolah disampaikan kepada para pelamar yang memerlukan. Harapannya, kata dia, ketika guru sudah memilih ke sana maka akan betah. “Kita juga berusaha memeratakan guru dengan perjanjian khusus. Guru harus bertugas di sekolah masing-masing, ” ujarnya.

Antonius melanjutkan, untuk ruang lingkup sekolah di kecamatan diatur selama lima tahun guru tidak boleh pindah, untuk antar kabupaten selama 10 tahun, dan antar provinsi 15 tahun. Untuk mengatasi penempatan guru, dia berharap, ada program mobile teachers yaitu dengan tidak memindahkan guru dari sekolah yang sesuai SK, tetapi dalam kurun waktu tertentu guru dititipkan ke sekolah yang kurang guru. “Mereka diberikan insentif khusus dan disiapkan pemondokan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Winarto menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah adanya kegiatan-kegiatan seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kegiatan lainnya adalah menyelenggarakan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk sekolah dasar. “Disamping itu kita juga menggunakan pola pemberdayaan, ” katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Damsiri menyatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menambah jumlah guru yang kurang dengan merekrut guru tidak tetap yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Pada tahun 2009 sudah mengangkat 430 orang guru dan ini sudah disebarluaskan ke kabupaten/kota sesuai dengan latar belakangnya. Semua guru bersarjanakan guru atau S.Pd tidak melalui Akta IV,” ujarnya.

Damsiri mengatakan, untuk daerah terluar seperti di Pekajang diberikan insentif. Dia menyebutkan, masing-masing untuk kepala sekolah Rp 2,5 juta per bulan dan guru Rp 2 juta. “Semua sudah merata di Kepulauan Riau. Kabupaten/kota juga memberikan insentif yang sama,” katanya.

Revitalisasi Peran Kepala Sekolah dan Pengawas


Depok, Kamis (4 Maret 2010)–Salah satu agenda penting yang dibahas pada Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) pada 2-4 Maret 2010 adalah revitalisasi peran kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota diharapkan memberikan perhatian untuk melakukan pemberdayaan terhadap para kepala sekolah agar lebih kompeten, memiliki kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan pendidikan di sekolah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional (Dirjen PMPTK Kemendiknas) Baedhowi saat memberikan keterangan pers pada RNP 2010 di Pusdiklat Pegawai Kemendiknas, Depok, Jawa Barat (4/3/2010).

Baedhowi mengemukakan, penelitian dari Bank Dunia dan juga penelitian-peneliti an lain yang berkaitan dengan peran kepala sekolah menyebutkan, apabila kompetensi-kompeten si kepala sekolah itu bagus maka ada hubungan yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu. Proses pembelajaran juga akan lebih baik ketika sekolah melakukan manajemen yang baik dan diikuti sistem pengawasan yang baik pula. “Dengan kepala sekolah yang bagus tadi maka kepala sekolah itu bisa melakukan manajemen sekolah itu dengan baik,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menyampaikan, pada 2010 akan melakukan optimalisasi berkaitan dengan regrouping sekolah. Pada tahap awal 2010, sekolah-sekolah yang ada di dalam satu areal yang dinamakan sekolah dasar (SD) kompleks. Dia menyebutkan, saat ini terdapat 615 SD di 114 kompleks. “Untuk mengoptimalkan manajemen secara terpadu maka dijadikan satu manajemen terpadu dengan orientasi lebih efektif termasuk pada efisiensi ruangan,” katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang status kepala sekolah SD regrouping tersebut, Taufik mengatakan, akan ada 500 kepala sekolah yang diperkirakan non job. Untuk mengatasi kemungkinan ini, Taufik menjelaskan, pada 2010 ada 172 kepala sekolah yang akan pensiun dan 328 kepala sekolah dengan masa tugas lebih dari 12 tahun. “Jadi tidak ada yang dinonjobkan kalau melihat dari sisi peraturan yang ada,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Antonius menyampaikan, ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk menunjuk atau memilih kepala sekolah. Dia berharap, selain persyaratan masa kerja dan golongan yang diterapkan saat ini perlu ditambah persyaratan lain termasuk pengalaman guru selama melaksanakan tugas. “Ke depan agar kepala sekolah nanti benar-benar disiapkan dengan matang, sehingga bisa menjadi kepala sekolah yang baik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Damsiri, menyebutkan terdapat 1.808 kepala sekolah dan 137 pengawas sekolah. Sebanyak 180 orang kepala sekolah SMA telah mendapatkan pelatihan manajerial tentang pendidikan kepala sekolah dari Pusat Kurikulum Kemendiknas dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). “Ini semua setiap tahunnya diberikan pengetahuan ataupun pendidikan bagaimana cara mengajar yang baik di sekolah itu yang kami lakukan. Mudah-mudahan Kepulauan Riau tidak mengalami ketertinggalan masalah revitalisasi kepala sekolah dan pengawas,” katanya.