Mendiknas, Buka Rembuk Nasional Pendidikan 2010

Jakarta, – Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) 2010 kembali digelar. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh membuka secara resmi Rembuk Nasional Pendidikan 2010, bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan Nasional (Pusdiklatpeg Kemendiknas), Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/3) pagi.

Agenda tahunan ini akan berlangsung selama tiga hari mulai 2-4 Maret 2010. RNP 2010 yang bertemakan “Meningkatkan Jaminan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Terjangkau oleh Semua”, merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya penigkatan akses dan mutu dan layanan pendidikan. Strategis karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional (Renstra Kemendiknas).

Mendiknas dalam sambutannya mengatakan, “Seiring dengan adanya fakta-fakta di lapangan maka terjadi pergeseran- pergeseran paradigma di dunia pendidikan. Menurutnya, ada beberapa pergeseran paradigma yang harus dicermati,” katanya.

Mendiknas mengemukakan lima pergeseran paradigma pendidikan. Pertama, kata Mendiknas, adalah hak belajar. Wajib belajar sembilan tahun bergeser menjadi hak belajar sembilan tahun. “Masyarakat, warga bangsa, punya hak untuk menuntaskan sembilan tahun itu. Kalau itu menjadi hak maka kita semua, pemerintah, negara, harus menyiapkan mulai dari sarana, prasarana, dan bisa kita jamin bahwa siapapun bisa menuntaskan sembilan tahun untuk belajar,” ujarnya.

Hadir pada acara pejabat di lingkungan Kemendiknas, para rektor perguruan tinggi negeri, ketua sekolah tinggi dan politeknik, Duta Besar Indonesia untuk UNESCO, para Ketua Badan, para kepala dinas pendidikan provinsi, para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, para Kepala LPMP, serta para atase pendidikan dari 12 KBRI dari berbagai negara.

Mendiknas mengatakan, paradigma kedua adalah kesetaraan dalam pendidikan. Menurutnya, ada warga yang memerlukan layanan yang khusus. Kelompok khusus tersebut, kata Mendiknas, dapat disebabkan karena faktor kewilayahan seperti tinggal di daerah perbatasan dan terpencil atau karena faktor fisik. “Rumus umumnya, seseorang, kelompok, yang berstatus khusus maka layanannya pun harus khusus. Jangan statusnya khusus, tetapi layanannya umum,” katanya.

Lebih lanjut Mendiknas menyampaikan, paradigma ketiga adalah pentingnya pendidikan yang komprehensif atau holistik. Pendidikan harus mampu mengeksplorasi seluruh potensi anak. “Potensi-potensi yang berupa kekuatan batin, karakter, intelektual, dan fisik. Semuanya itu harus kita integrasikan menjadi sesuatu kekuatan dari sang anak itu,” katanya.

Paradigma keempat, sebut Mendiknas, adalah fungsi sekolah. Sekolah-sekolah negeri, kata Mendiknas, ke depan bergeser menjadi sekolah publik. Pergeseran ini, menurutnya, akan membawa dampak yang luar biasa. “Sebelumnya sekolah negeri hanya dipakai siswa untuk aktivitas belajar dari siswa itu saja. Kalau  sekolah publik ada ekspansi fungsi dan pemanfaatan, ” katanya.

Adapun paradigma terakhir, kata Mendiknas, adalah dasar pemikiran. Mendiknas menjelaskan, sekolah yang tadinya berdasarkan sisi pasokan (supply oriented) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (demand oriented). “Kita harus memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Dari situlah nanti ujungnya kenapa sekarang bergeser orientasinya yaitu ingin memberikan keterjaminan dalam layanan itu karena memang tugas kita adalah memberikan layanan,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendiknas Dodi Nandika melaporkan, para peserta akan mengikuti lima sidang komisi dan sub-sub komisi. Dia menyebutkan, ada lima topik yang akan dibahas dalam komisi. Pertama, kata dia, percepatan pemerataan pendidikan nasional, serta strategi penerapan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan. Kedua peningkatan peran kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta strategi pengadaan dan penyebaran guru.

Topik ketiga, lanjut Dodi, adalah penyelarasan pendidikan untuk membangun manusia yang berdaya saing. Keempat, penguatan peran pendidikan dalam upaya peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa. “Serta yang terakhir, yang kelima, adalah strategi pembiayaan untuk menjamin keterjangkauan sarana pendidikan. -Sidiknas-

Rhenald Kasali : IQ Saja Tidak Cukup

Depok, Rabu (3 Maret 2010)–Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali menyampaikan, untuk meraih keberhasilan dalam hidup tidak cukup dengan mengandalkan IQ (intelligence quotient). Dia juga mengemukakan, menurut beberapa studi, talenta hanya merupakan potensi. Salah besar kalau hanya mengandalkan potensi itu sebagai IQ.

Menurut Rhenald, talenta akan menjadi suatu kenyataan, suatu yang dapat digunakan, jika seseorang berhasil memperoleh pegangan kehidupan, pekerjaan, profesi, maupun segala sesuatu yang bersifat nonmaterial. “IQ saja belum cukup karena itu hanyalah sekedar talenta,” katanya saat memberikan paparan pada Rembuk Nasional Pendidikan 2010 di Pusdiklat Kementerian Pendidikan Nasional, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/3/2010).

Rhenald mengatakan, adalah tugas universitas untuk menyelaraskan talenta dengan kesempatan. Tugas universitas untuk menjembatani keduanya. “Mahasiswa punya talenta, bakat, kemudian kita juga lihat pasar yang menginginkan, ” ujarnya.

Rhenald berpendapat, enterpreneur bukan sekedar mencetak businessman dan usahawan, yang kaitannya dengan transaksi finansial. Enterpreneur sifatnya generik. Dia menyebutkan, ada tiga komponen penting dalam enterpreneur, yakni social enterpreneur, business enterpreneur, dan performance enterpreneur. “Orang di kampung yang kami latih supaya confidence ternyata sekarang menjadi lebih efektif dalam belajar. Yang penting ada kreativitasnya karena buah atau esensi dari enterpreneurship itu adalah kreativitas, ” katanya.

Rhenald mengemukakan, studi yang dilakukan oleh penulis Malcolm Gladwell, terungkap bahwa tidak seorang pun penerima nobel  bidang Kimia dan Kedokteran yang memiliki IQ di atas 150 atau jenius. “Orang-orang yang genius itu tidak menemukan pintunya,” katanya.

Pengetahuan, lanjut Rhenald, adalah satu hal yang diberikan di dunia pendidikan, tetapi kalau tidak menemukan ‘pintunya’ maka tidak akan pernah berhasil. Sebaliknya orang-orang yang memiliki talenta terbatas, tetapi mencari ‘pintu’ maka akan menemukan ‘pintunya’ dan akan berhasil. “Akhirnya dia akan memperoleh happiness dalam karir, keluarga, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Indonesian Confrence on Children with Special Needs-Multi Perspectives on Inclusion

Jakarta, – Direktorat  Jenderal Pendidikan  Tinggi (Ditjen  DIKTI), Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia berkolaborasi dengan IndoCARE (Indonesia Centre for Autism Resource and Expertise) mengadakan konferensi pers di gedung DIKTI Kemendiknas, Jakarta, dengan narasumber Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Muchlas Samani dan Chairman of Indocare, Juny Gunawan, Senin (1/3) Sore.

Dalam keterangan pers wamendiknas menyampaikan, “Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan memperbanyak keberadaan sekolah inklusi. Saat ini terdapat 811 sekolah inklusi dengan 15.144 siswa. Mereka yang belajar di sekolah inklusi adalah gabungan siswa normal pada umumnya dan siswa berkebutuhan khusus,” katanya.

“Indonesia melakukan pendidikan yang mengarah kepada inclusive educationdengan memasukkan sebanyak mungkin potensi anak dengan kebutuhan khusus ke dalam sistem sekolah formal,” kata Fasli.

Fasli menyampaikan, meskipun anak-anak ini memerlukan kebutuhan khusus, tetapi kalau dimasukkan bersama-sama anak-anak normal lainnya justru lebih cepat kesembuhannya. Anak itu, kata dia, merasa tidak terasing dan bisa mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya di sekolah inklusif. “Anak-anak normal, keluarga, dan guru, juga makin tahu bagaimana melayani anak berkebutuhan khusus ini. Akan kita kembangkan di seluruh provinsi dan masuk ke kabupaten dan kota,” ujarnya.

Kemendiknas, kata Fasli, akan berupaya memberikan penyadaran kepada guru dan kepala sekolah agar tidak melihat keberadaan siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya sebagai beban. Menurut dia, hal ini adalah tugas mulia yang harus diemban. “Justru mereka yang seharusnya terpanggil bagaimana memberikan akses pendidikan yang bermutu kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Mudah-mudahan orang tua dan pengambil kebijakan seperti DPR dan DPRD juga menuntut supaya pelayanan publik untuk anak-anak ini jangan sampai menjadi kelas dua dan sama dengan anak-anak yang lain,” katanya.

Fasli menyampaikan, Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tentang anak dengan kebutuhan khusus atau Indonesian Conference on Children with Special Needs. Acara yang akan diselenggarakan pada 11-12 Maret 2010 ini terbuka bagi guru, orang tua, dan tokoh-tokoh masyarakat di seluruh Indonesia. “Seminar akan membahas dari multi perspektif baik dari sisi keilmuan dari sudut psikologi, pedagogi, kesehatan, dan gizi maupun juga dari orangnya, ada orang tua, tokoh
masyarakat, guru, birokrasi, dan legislatif,” katanya.

Untuk mengembangkan sekolah inklusi ini, kata Fasli, pemerintah akan memperbaiki sistem pelatihan guru, mengembangkan Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa (P4TK TK dan PLB) di Bandung, Jawa Barat, dan memberikan insentif bagi sekolah-sekolah yang mau mencanangkan dirinya menjadi sekolah inklusif. “Sekolah bisa melakukan pelatihan lokal. Pelatihnya bisa outsource, tapi dananya kita berikan ke sekolah,” katanya.

Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Muchlas Samani, menyampaikan, guru-guru yang sekolahnya berminat menjadi sekolah inklusi akan diberikan pelatihan khusus. Selain itu, akan ada pembimbing khusus yang akan mengajar dari satu kelas ke kelas lainnya. “Harapannya makin banyak sekolah yang mau menerima anak-anak yang punya kebutuhan khusus,” katanya.

Pengurus Indocare, Juny Gunawan, mengatakan, pelatihan praktis diberikan kepada guru dan terapis. Selain itu, ada modul pelatihan bagi pendamping yang mengasuh. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang khusus menangani anak-anak autis usia 2-8 tahun ini juga akan melibatkan lulusan SMK Sosial untuk dibina dengan modul-modul vokasional menjadi guru di rumah. “Nanti lama-lama akan jadi guru di sekolah atau menjadi shadow teacher,” katanya.

Paradigma Gender Harus Digeser

Jakarta, Rabu (24 Februari 2010)–Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, paradigma masyarakat tentang gender harus digeser. Menurutnya, laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini yang melatarbelakangi perlunya dilakukan pengarusutamaan gender.

“Paradigma itu, ideologi itu, harus bergeser. Pendidikan itu untuk semua dan kehidupan itu juga untuk semua,” kata Mendiknas usai membuka Lokakarya Pengalaman Terpetik Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Kemendiknas, Jakarta, Rabu Malam (24/2/2010).

Gender adalah konsep budaya yang diberikan pada seseorang karena ia terlahir dengan jenis kelamin tertentu. Sebagai akibat dari suatu proses kebudayaan, maka ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dengan perempuan dalam peranan sehari-hari, yang kemudian menjadi stereotype tertentu di dalam masyarakat.

Dengan pemahaman bahwa gender adalah konsep di dalam kebudayaan masyarakat, ditambah merupakan hasil dari pemikiran kebudayaan masyarakat, gender itu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Mendiknas mengungkapkan, fakta bias gender terjadi di berbagai sisi kehidupan masyarakat seperti di dunia akademik, jabatan, dan karir. Kelompok-kelompok perempuan, kata Mendiknas, kurang bisa berpartisipasi di dalam ikut serta membangun bangsa. “Ini faktanya memang demikian. Bisa jadi karena memang sejarah panjang bahwa perempuan secara ideologinya berada pada garis belakang. Oleh karena itu kenapa dilakukan pengarusutamaan (gender),” ungkapnya.

Sementara, kata Mendiknas, di bidang pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kesetaraan gender sudah bagus. Hampir seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan mengakses dunia pendidikan. Namun, lanjut Mendiknas, pada jenjang pendidikan tinggi usia 18-23 tahun mulai berkurang. Hal ini, kata Mendiknas, disebabkan pada usia tersebut mulai terjadi proses pernikahan. “Ujung-ujungnya tidak sekolah. Bagaimana mau sekolah wong sudah hamil? Paradigma ini yang harus digeser,” katanya.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari mengatakan, pengarusutamaan gender dilakukan agar pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program, kegiatan yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, baik perempuan dan laki-laki.

Selain itu, lanjut Linda, kebijakan dan pelayanan publik, serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. “Keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender memperkuat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu bangsa,” katanya.

Lebih lanjut Linda mengatakan, anggaran responsif gender diperlukan. Dia mengungkapkan, selama ini ada anggapan yang salah tentang anggaran responsif gender. “Bukan anggaran dibagi 50 persen untuk laki-laki dan 50 persen untuk perempuan atau penyisihan anggaran lima persen. Bukan juga penambahan unsur baru dalam anggaran, tetapi bagaimana anggaran responsif gender terjadi di semua program,” katanya.***

Mendiknas, Buka Edukasi Kompas Gramedia Fair

JAKARTA, — Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh membuka secara resmi pameran edukasi Kompas Gramedia Fair Jakarta dengan tema “Books is The Power of Happiness”, yang digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Selasa (23/2) siang.

Mendiknas dalam sambutannya mengatakan, pengembangan keterjangkauan pendidikan terkait dengan biaya pendidikan mulai dari biaya langsung
seperti SPP sampai dengan uang saku. Oleh karena itu, kata Mendiknas, mengembangkan buku yang murah adalah bagian dari membangun keterjangkauan. “Kita pun akan bekerjasama dengan para penerbit untuk memproduksi dan mencetak buku-buku yang bisa terjangkau,” katanya.

Lanjutnya, buku adalah suatu hal yang luar biasa, buku adalah gudang ilmu dan buku adalah guru kehidupan.”Ada tiga guru, kehidupan itu sendiri, orang-orang yang bijak, dan siapa saja bisa jadi guru, memberi inspirasi bagi orang lain,” katanya.

Mendiknas juga menyampaikan usai membuka pameran, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan merintis taman bacaan
masyarakat (TBM) berbasis masyarakat di pusat perbelanjaan atau mall. Sarana pendidikan untuk menjangkau para pengunjung mall ini mengusung
branding TBM@mall.

Pada kesempatan sama, Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (Dir Dikmas Ditjen PNFI) Kemendiknas Ella Yulaelawati, menambahkan, fasilitas ini akan dilengkapi dengan kid corner atau pojok anak sebagai balai belajar bersama. Selain itu, dapat dijadikan sebagai galeri untuk anak-anak yang belajar di luar sekolah memajang hasil karyanya. “Murid sekolah rumah yang belajar di komunitas home schooling bisa pajangkan karyanya di situ dan juga bisa untuk anak-anak usia dini untuk belajar. Jadi segala bentuk pembelajaran yang lebih instan,” katanya.

Pemilihan buku-buku koleksi TBM@mall disesuaikan gaya hidup para pengunjung mall. Buku-bukunya bersifat lebih instan, menarik, dan berisi rujukan-rujukan informasi untuk pembelajaran sepanjang hayat. “Di samping itu kita juga memahami ada komunitas-komunitas khusus. Bukan berarti hanya memikirkan untuk komunitas gaya hidup mall itu,
tetapi kita juga akan melengkapi dengan TBM untuk di tempat tunggu sopir,” ujarnya.

Ella menyebutkan, rintisan TBM@mall akan dimulai di lima pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta. Selain itu, kata dia, akan dirintis pula di Serang, Banten dan Makassar, Sulawesi Selatan. “Kita akan ada MoU dengan pengelola pusat perbelanjaan dan sedang akan dirintis,” katanya.

Kemendiknas, kata Ella, akan memfasilitasi dalam bentuk dana stimulan dan bekerjasama dengan sponsor. Dia menyebutkan, untuk rintisan TBM
disediakan dana hibah Rp 70 juta, sedangkan jika dilengkapi dengan pembelajaran komunitas dan aktivitas-aktivitas lain disediakan dana Rp 200 juta, ujarnya.

Mengenai kriteria mall, Ella mengatakan tidak ada kriteria khusus. Hanya, dibutuhkan mall yang berkomitmen dan memiliki pengurus yang mampu mengelola taman bacaan tersebut.

Sampai saat ini, kata Ella, di Jakarta baru lima mall yang setuju bekerjasama dengan Kemendiknas membuat taman bacaan. Mengenai kapan
pastinya taman bacaan tersebut diresmikan, Ella menjawab, “Insya allah saat Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional).

Tingkatkan Kualitas Pengangkatan Guru Besar, Kemendiknas Bentuk ‘Peer Group’

Jakarta, Jumat (19 Februari 2010)–Untuk meningkatkan kualitas dalam proses pengangkatan guru besar, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) membentuk ‘peer group’. Rencana untuk meninjau ulang sistem evaluasi untuk persetujuan pemberian status guru besar ini telah dimulai sejak dua bulan yang lalu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kemendiknas, Jakarta, Jumat (19/2/2010).

“Kementerian ini tidak punya tangan sampai ke bawah, yang punya tangan sampai di bawah itu kan para perguruan tinggi masing-masing baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, kita ingin mengembangkan semacam peer group dengan bidang keilmuan yang lebih tajam, sehingga setiap ada karya ilmiah yang diajukan oleh seseorang untuk mendapatkan jenjang yang tinggi sudah direview terlebih dulu oleh peer group,” kata Mendiknas.

Mendiknas mengatakan, saat ini sudah ada tim penilai yang keberadaannya akan diperketat lagi. Tim ini, lanjut Mendiknas, tidak hanya menilai dari aspek administrasi semata, tetapi akan dipertajam  sampai ke aspek akademik keilmuannya. “Dengan penguatan peer group ini, satu urusan keilmuannya sudah bisa lebih diperketat, lebih difilter, lebih disaring di (tingkat) di perguruan tinggi masing-masing. Baru setelah itu naik ke kementerian, ” katanya.

Setelah sampai di Kementerian, lanjut Mendiknas, keberadaan tim penilai angka kredit yang sudah ada akan diperkuat lagi, sehingga double. “Disaring baik di tingkat perguruan tingginya maupun di tingkat kementerian, ” ujarnya.

Mendiknas menyambut baik atas banyaknya keinginan untuk meraih status guru besar. Saat ini, kata Mendiknas, kebutuhan akan guru besar memang banyak. Mendiknas menilai wajar atas meningkatnya peminat untuk menjadi guru besar. “Jumlah doktor sekarang juga naik pesat, sehingga persyaratan dasarnya sudah bisa dipenuhi,” katanya.

Mendiknas menyebutkan, pada 2009 jumlah pemohon untuk guru besar pada perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 986 orang, yang lolos 286. Lebih lanjut Mendiknas menyebutkan, jumlah guru besar pada 2008 sebanyak 3.439 orang untuk PTN, sedangkan perguruan tinggi swasta 512 orang. “Tahun 2009 jumlah guru besar di PTN 3.662 orang naik kira-kira sekitar 200 an guru besar, yang di PTS 573 orang. Jumlah dosen PTN 75.000 orang,” katanya.

Mendiknas berharap, program percepatan yang dilakukan Kemendiknas cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak mengalami penyimpangan- penyimpangan dalam prosesnya.

Kemendiknas Gelar RDP dengan Komisi I DPR RI

Jakarta, Kementerian pendidikan Nasional (Kemendiknas) dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika bersama 11 Instansi pemerintah dengan anggota komisi I DPR RI tentang Evaluasi Kinerja dan Keberadaan Atase Teknis di Luar Negeri yang dilaksanakan pada Kamis, (17/02) pekan lalu.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja pada tanggal 13 Desember antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri yang sebelumnya membahas mengenai keberadaan Atase Pertahanan dan Atase Teknis yang memutuskan bahwa akan menjadwalkan RDP dengan Sesjen-Sesjen Kementerian yang mempunyai atase teknis dan perwakilan RI diluar negeri.

Tujuan RDP kali ini adalah untuk mencari konsep rumusan yang tepat mengenai perwakilan RI diluar negeri, dalam hal atase pertahanan dan atase teknis, dengan istilah rightsizing yang artinya mencari sesuatu rumusan yang tepat dan baik. “Tepat disini menurut komisi I  yaitu perwakilan RI yang berupa atase-atase tersebut baik atase pertahanan maupun teknis bisa berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya penghamburan anggaran maupun inefisiensi dari anggaran itu sendiri dan tentunya kami berharap bahwa penempatan-penempatan dari atase tersebut bisa bersifat proporsional artinya bisa tepat guna karena ini akan menyangkut dengan masalah anggaran”, kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Dalam RDP, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika memaparkan bahwa sampai saat ini terdapat 13 atase pendidikan yang tersebar di 13 negara dimana mahasiswa disana jumlahnya relatif cukup besar dengan total maksimal mahasiswa sekitar 20.000 orang.

Dodi Nandika juga menjelaskan tugas pokok atase yaitu: Pertama, melakukan kerjasama secara luas dibidang pendidikan, penelitian dan iptek, termasuk didalamnya menjadi pelayan untuk berbagai pelaksanaan konfrensi internasional seperti dengan Seameo, Unesco dll.

“Kedua, untuk mendorong dan melayani pengembangan pendidikan Bahasa Indonesia baik diberbagai perguruaan tinggi negeri maupun di Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) bahkan disekolah kita di luar negeri. Ketiga, menghimpun berbagai masukan dan perkembangan pendidikan diberbagai negara yang ditempati”, tambah Dodi Nandika.

“Kemudian, keempat, senantiasa terus mengikuti berbagai perkembangan dibidang pendidikan khususnya menjadi bagian dari perjanjian kita dalam lingkup SEAMEO, ASEAN, UNESCO, UNICEF dan lainnya. Yang kelima adalah membina masyarakat Indonesia dimana para pelajar sangat banyak diluar negeri yang sedang belajar disana itu memerlukan berbagai layanan-layanan dan membantu KBRI dalam hal ini”, lanjutnya.
“Keenam yaitu ada 12 sekolah kita / sekolah Indonesia di KBRI, ini tidak hanya menerima putra-putri Indonesia, tapi juga banyak warga-warga setempat juga ikut belajar disekolah-sekolah kita di luar negeri. Yang terakhir dengan kementerian selalu sinergi dalam memberikan informasi kebijakan dll”,jelasnya.

Dengan adanya kerjasama Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Deplu dan KBRI, maka dinamika dan tantangan pendidikan semakin berkembang dan meningkat.

Hal ini disampaikan oleh Dodi Nandika, saat memaparkan paparannya dengan mengatakan bahwa “perkembangan saat ini alhamdulillah dinamika dan tantangan pendidikan semakin meningkat seiring dengan makin banyaknya konvensi-konvensi internasional dibidang pendidikan, kita mengetahui ada (Milenium Development Goals) MDGS dan pendidikannya, SEAMEO, Dakar Convention, pendidikan untuk semua, kemudian juga ada UNESCO, ada kewajiban kita untuk pendidikan sepanjang hayat dan lainnya. saya kira ini semakin dinamis dan saya bersyukur bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI alhamdulillah ini semakin berkembang”.

Dodi Nandika juga mengatakan bahwa indikator yang dilakukan dalam pengukuran kinerja para atase pendidikan yaitu: Pertama, mereka dipaksa memperkuat kerjasama perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi luar negeri supaya kita dapat terus mengikuti perkembangan mutu pendidikan kita. Kedua, jumlah sekolah mitra ini juga menjadi perhatian bagi atase kita untuk terus mengawal dan membina mereka agar terjadi pertukaran informasi, pertukaran siswa, guru, kepala sekolah, dll.

Ketiga, mereka juga melayani  pengajaran bahasa indonesia diberbagai tempat di KBRI maupun diluar KBRI. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kita mempromosikan budaya kita melalui program yang disebut dengan program darmasiswa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional menyediakan sedikit dana untuk living cost saja di Indonesia agar mereka bisa belajar bahasa, tarian, seni, musik. Sehingga sangat banyak sekali pesertanya, dan tahun ini hampir 500 orang. Berikutnya idikator yang kita canangkan setiap tahun yang berhubungan dengan atase adalah bagaimana mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan Multirateral, Bilateral, khususnya yang sudah permanen di UNESCO, UNICEF, ASEAN dan diberbagai wahana itu, jelas Dodi Nandika.

Pada RDP kali ini menghasilkan rancangan kesimpulan yang menyatakan bahwa Komisi I DPR RI memandang perlu agar pemerintahan melakukan harmonisasi peraturan yang ada terkait dengan penempatan dan pelaksanaan berbagai fungsi atase teknis dan atase pertahanan, serta pejabat perbantuan lainnya, termasuk penerapan tertib administrasi keuangan berikut tugas dan fungsi yang diemban masing-masing lembaga/instansi, agar tercipta sinergi dari berbagai potensi nasional yang ada demi terselenggaranya kepentingan nasional RI. Lebih lanjut, komisi I DPR RI memandang bahwa upaya rightsizing atase pertahanan dan berbagai atase teknis lainnya diharapkan tidak akan mengganggu kinerja dalam pencapaian misi yang ditugaskan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dan proporsionalitas.

RDP di ikuti oleh Anggota komisi I DPR RI dan 12 Instansi Pemerintah antara lain Sekjen Kementerian Luar negeri, Sekjen Kementerian Pertahanan, Sekjen Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional, Sekjen Kementerian Budaya dan Pariwisata, Irjen Kementerian Perhubungan, Sekjen Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian Kehutanan, Sekjen Kementerian Naker dan Trans, Deputi I BIN, Kepala Badan Litbang Perdagangan Kementerian Perdagangan, Dirjen Kementerian Hukum dan HAM. (AND) -Sidiknas-

SMA 1 Metro Lampung Juara I Olimpiade Geografi

Yogyakarta, – SMA Metro Lampung keluar sebagai juara pertama dalam Olimpiade Geografi Nasional Tingkat SMA 2010 yang diselenggarakan oleh Fakultas Geografi UGM. Dengan juru bicara Imron Tim SMA 1 Metro berhasil mengungguli 9 besar lainnya, dan berhak atas hadiah Rp 3 Juta serta trofi Menteri Pendidikan Nasioanl (Mendiknas).

Sementara itu, peringkat kedua ditempati oleh SMA N I Surakarta. Berikutnya, posisi ketiga diduduki SMA I Banjarnegara, masing-masing memperoleh hadiah uang Rp 2,5 juta, trofi Gubernur DIY dan Rp 2 juta, trofi Rektor UGM.

Olimpiade yang bertajuk “Geografi dalam Konstelasi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan” ini diikuti oleh 70 tim dari 48 SMA di Indonesia. Setiap tim terdiri atas dua orang. Kegiatan digelar pada 10-11 Februari 2010 di Fakultas Geografi UGM.

Saddam Husien selaku humas olimpiade menjelaskan penentuan pemenang didasarkan atas perolehan skor akumulatif dari beberapa kriteria penilaian. Penilaian pertama dilihat dari isi makalah dan poster yang dikirimkan oleh peserta. Selanjutnya, dari perolehan skor saat ujian tulis, presentasi, dan studi kasus. “Saat presentasi, yang dinilai tidak hanya esensi dari makalah, tetapi juga dinilai dari cara penyampaian di depan umum serta respon yang disampaikan pada saat studi kasus,” jelasnya, Kamis (11/2), di Fakultas Geografi UGM.

“Perlu diketahui bahwa peraih peringkat pertama berhak masuk UGM tanpa tes serta dibebaskan biaya pendidikan sampai 4 tahun,” tambah Saddam. -Sidiknas-

Pendaftaran SNMPTN Online Dibuka 2 Mei 2010

Makassar, Senin (15 Februari 2010)–Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2010 untuk pertama kalinya akan menerapkan sistem pendaftaran secara online melalui internet. Pendaftaran dapat dilakukan mulai 2 Mei 2010 pukul 08.00 WIB sampai dengan 31 Mei 2010 pukul 16.00 WIB. Adapun pendaftaran susulan online bagi lulusan yang mengikuti Ujian Nasional Ulangan dilaksanakan pada 10-12 Mei 2010.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, sistem pendaftaran secara online yang merupakan kerjasama panitia SNMPTN dengan Bank Mandiri adalah sebuah terobosan yang bagus. “Kita mendorong betul karena dengan model-model seperti ini adik-adik kita yang berada jauh dari pusat keramaian dan dari pusat perkotaan memiliki akses yang sama dan lebih efisien,” katanya usai menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) antara Panitia SNMPN dengan Bank Mandiri di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, Senin (15/2/2010).

Penandatanganan MoU untuk meyediakan layanan sistem pembayaran SNMPTN tahun 2010 dilakukan oleh Ketua Umum Panitia SNMPTN 2010 Herry Suhardiyanto dan Direktur Institusional Banking Bank Mandiri Abdul Rachman. Turut menyaksikan penandatangan Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Ka MRPTNI) Musliar Kasim. Kerjasama ini melibatkan 57 PTN di seluruh Indonesia

Herry mengatakan, sejak 2008 SNMPTN merupakan satu-satunya pola seleksi masuk PTN di Indonesia yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh PTN di Indonesia dalam satu sistem nasional yang terpadu. Dia menjelaskan, salah satu bentuk perbaikan dan penyempurnaan yang dilaksanakan adalah diterapkannya sistem pendaftaran secara online penuh untuk pertama kalinya. “Jumlah pendaftar SNMPTN diperkirakan 450.000 orang,” katanya.

Herry menyampaikan, persyaratan bagi peserta ujian SNMPTN 2010 adalah lulus Ujian Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara tahun 2008, 2009, dan 2010, sehat dan tidak buta warna bagi program studi tertentu. Sementara, lanjut dia, persyaratan penerimaan perguruan tinggi adalah lulus Ujian Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, lulus SNMPTN 2010, sehat dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima. “Pendaftaran akan dilaksanakan secara online melalui internet dan dapat dilaksanakan dari manapun mulai 2 Mei 2010,” katanya.

Lebih lanjut Rektor Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan tata cara pendaftaran SNMPTN 2010 secara online. Calon peserta membayar biaya ujian di BANK MANDIRI melalui loket/ATM/internet banking. Setelah melakukan pembayaran, kata dia, calon peserta akan menerima bukti pembayaran yang berisi nomor identitas calon peserta dan pin SNMPTN sepanjang 16 karakter. “Nomor identitas dan pin SNMPTN ini bersifat sangat rahasia dan tidak boleh diperlihatkan pada orang lain,” katanya.

Langkah selanjutnya, kata Herry, calon peserta melakukan pendaftaran secara online melalui internet di laman SNMPTN 2010. Situs resmi SNMPTN 2010 adalah http://www.snmptn.ac. id. Segala informasi mengenai SNMPTN 2010 dapat diakses melalui situs web tersebut. Setelah melakukan pendaftaran secara online, calon peserta akan menerima Kartu Bukti Pendaftaran yang telah dibubuhi materai dan telah ditandatangani berlaku sebagai Kartu Tanda Peserta SNMPTN 2010. Kartu ini harus dibawa ketika mengikuti ujian.

Peserta ujian, lanjut Herry, dapat memilih program studi di setiap PTN di luar wilayah tempat peserta mengikuti ujian. Tempat ujian tidak merupakan kriteria penerimaan, sehingga peserta ujian tidak perlu mengikuti ujian di tempat program studi atau PTN yang menjadi pilihannya. Peserta dapat memilih lokasi ujian yang dikehendaki.

Adapun biaya pendaftaran SNMPTN 2010 tidak berubah dibandingkan SNMPTN 2009. Untuk kelompok ujian IPA/IPS Rp 150.000, 00, sedangkan untuk kelompok ujian IPC Rp 175.000,00.

Ujian tulis SNMPTN 2010 untuk ujian tes potensi akademik (TPA) dan tes bidang studi dasar dilaksanakan pada Rabu, 16 Juni 2010 , sedangkan ujian tes bidang studi IPA dan tes bidang studi IPS pada Kamis, 17 Juni 2010. “Ujian dan tes keterampilan pada Jumat dan Sabtu, 18 dan 19 Juni 2010,” ujar Herry.

Hasil ujian diumumkan melalui website SNMPTN 2010 pada Sabtu, 17 Juli 2010 dapat diakses mulai pukul 00.00 WIB. Alamat panitia pelaksana SNMPTN 2010 di Gedung Andi Hakim Nasoetion Rektorat IPB lantai 2 Kampus IPB Darmaga, Bogor, telepon (0251) 8622634, 8622635, fax. (0251) 8622708, surel (email) panitia@snmptn. ac.id.

Pendidikan Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Makassar, Minggu (14 Februari 2010)–Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta agar pendidikan jangan dijadikan komoditas politik. Untuk mengurusi pendidikan, kata Mendiknas, diperlukan politik pendidikan, tetapi tidak kemudian dijadikan komoditas sebagai barang jualan.

“Jangan jadikan komoditas politik oleh siapapun termasuk pemerintah pusat, pemerintah ini, calon presiden A, calon bupati, walikota, gubernur, jangan! Biarkan dengan alur pikir dari dunia akademik itu sendiri. Please, don’t touch,” kata Mendiknas saat melakukan kunjungan ke Harian Fajar, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (14/2/2010).

Pada kesempatan tersebut Mendiknas diterima Wakil Direktur Utama Agus Salim Alwi Hamu, Pemimpin Redaksi Harian Fajar Sukriyansah S.Latief, dan Wakil Pemimpin Redaksi Muhammad Yusuf AR.

Mendiknas menyampaikan, pendidikan gratis adalah bagus jika untuk membantu, tetapi kalau sasarannya untuk komoditas dan tidak melihat dari sektor lain maka akan menjebak sendiri. Oleh karena itu, kata Mendiknas, yang dilakukan sekarang bukan sekolah gratis karena kalau sekolah gratis seakan-akan gratis semua dan bisa muncul efek negatif. “Karena nggak bayar, ya seenaknya saja, ngga bayar kok? Oleh karena itu, yang kita kembangkan sekarang adalah (pendidikan yang) terjangkau. (Bagi) yang kaya ya subsidi lah, bayar lah, tetapi yang miskin yang tidak cukup, gratislah. Jadi sifatnya selected,” ujarnya.

Terkait pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Mendiknas mengatakan, BOS sifatnya adalah membantu bukan menutupi. BOS, lanjut Mendiknas, bukan untuk menjamin kebutuhan sekolah. “Bukan JOS, jaminan operasional sekolah, tapi BOS, bantuan. Oleh karena itu, ya yang cukup, yang kaya, ikut memberikan komputer, sehingga investasi di situ semakin besar,” katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya arahan pembelanjaan dana BOS dari dinas, Mendiknas menegaskan, hal tersebut tidak dibenarkan. Kewenangan penggunaan BOS, kata Mendiknas, ada pada kepala sekolah. “Kenapa itu dilakukan? sebenarnya untuk memberikan otonomi sekolah-sekolah itu. Kalau tadi yang sampeyan sampaikan untuk pembelanjaan pengadaan ada direction dari atas maka menyalahi kodrat dari otonomi tadi. Jadi dengan adanya direction itu memunculkan ketidakpercayaan pemda dengan unit sekolahnya itu sendiri,” katanya.

Mendiknas menambahkan, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) sebanyak Rp 9,2 triliun. Mendiknas menjelaskan, dana itu digunakan untuk membangun kelas baru, perpustakaan, dan laboratorium. Selain DAK, kata Mendiknas, ada program yang tidak disalurkan melalui kabupaten atau kota, tetapi langsung dalam bentuk bangunan. “Kalau DAK ini kan ini dananya seratus.. langsung ditransfer ke kebupaten kota A. Nanti kabupaten kota sendiri yang menentukan dipakai untuk sekolah yang mana. Kami hanya memberikan panduan kalau dipakai untuk memberikan laboratorium ukurannya sekian-sekian, peralatannya, dan sebagainya,” katanya.***