Langkah-Langkah Melaporkan Pajak PNS-TNI Polri di DJP Online

Assalamu’alaikum.

Bismillah..

Kali ini web-blog SMP Negeri 10 Lahat mencoba membantu rekan-rekan PNS-TNI Polri dalam pengisian dan pengiriman SPT tahunan melalui efiling dengan disertai langkah-langkah bergambar. Iya, salah satu motivasinya adalah pada tahun 2016 ada aturan baru yang dikeluarkan oleh Menpan RB yang mewajibkan PNS atau ASN dan TNI Polri menyampaikan SPT tahunan melalui efiling. Aplikasi Efiling ini memang sangat bagus dan cepat, saya hanya butuh waktu 10 menit (bisa lebih cepat) untuk menyampaikan SPT melalui efiling. Sepuluh menit tersebut terhitung sejak masuk webnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu antri di KPP dan menulis di atas kertas SPT.

Adapun langkahnya pun sangat mudah, hanya 3 langkah : (1) Akses Websitenya (2) Isi SPTnya ; dan (3) Kirim SPT.

Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono Meninjau Pelaksanaan Ujian Nasional (UN)

JAKARTA, — Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Boediono meninjau pelaksanaan UN di SMA Negeri 70 Jakarta pada pukul 07.30 WIB. Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMALB/ SMK Tahun Pelajaran 2009/2010 dilaksanakan serentak mulai hari ini, Senin 22 Maret 2010. Wapres meminta agar menjaga aspek kejujuran selama pelaksanaan UN, Senin (22/3) pagi.

Pada kunjungannya, Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Agama Surya Dharma Ali, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, dan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh.

Wapres RI dalam keterangan persnya mengatakan, “Saya melihat bahwa upaya untuk menjaga keamanan kejujuran itu sudah mulai berjalan. Saya harapkan sekali aspek kejujuran dalam ujian ini benar-benar dijaga karena artinya sangat penting untuk mendapatkan hasil yang adil yang jujur bagi anak-anak kita. Anak-anak kita akan melihat ini sebagai hasil yang benar-benar obyektif,” katanya.

Sebelum ujian dimulai, di ruang kelas, Wapres memberikan semangat dan dorongan kepada para peserta. “Saya yakin anak-anak bisa. Saya doakan, Insya Allah. Selamat menempuh ujian,” katanya.

Wapres menilai persiapan pelaksanaan UN di SMA Negeri 70 Jakarta cukup rapi. Dia berharap, hal ini juga terjadi di daerah-daerah lain. “Antusiasme dari anak-anak juga baik dan ujian ini kita harapkan menjadi even nasional yang disyukuri semua karena tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan, untuk peningkatan standar pendidikan di tanah air kita ini,” katanya.

UN hari pertama mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ujian dimulai pukul 8.00-10.00 WIB. Peserta dinyatakan lulus UN jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Khusus untuk SMK, nilai praktik kejujuran minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN.

Berdasarkan Prosedur Operasi Standar (POS) UN yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), peserta yang tidak lulus UN Utama termasuk susulan dapat mengikuti UN Ulangan pada seluruh atau sebagian mata pelajaran dengan nilai di bawah 5,50 yang dipilih. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi.

Mendiknas mengatakan, terkait distribusi soal, berdasarkan laporan para kepala dinas yang diterimanya semalam, disampaikan bahwa soal-soal telah didistribusikan. “Alhamdulillah semua sudah terdistribusi, ” katanya.

Mendiknas menyatakan, akan mengambil langkah-langkah jika terjadi kebocoran soal UN. Pertama, kata Mendiknas, akan mencari tahu cara terjadi kebocoran, sumber kebocoran, dan yang dianggap bertanggungjawab. “Yang kedua, kalau toh memang bocor betul maka tentu ada antisipasi yaitu soal-soal yang secara khusus disiapkan,” katanya.

Kemendiknas, Mengadakan Konferensi Pers Hari Kedua Pelaksanaan UN SMA/MA/SMALB/SMK

Jakarta, – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengadakan  konferensi pers hari kedua pelaksanaan UN SMA/MA/SMALB/SMK dengan  narasumber Djemari Mardapi Ketua Standar Nasional Pendidikan  (BSNP) Taufik Yudi Mulyanto Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI  Jakarta dan Nugaan Yulia Wardhani Siregar Kepala Pusat Penilaian  Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas di Gerai  Informasi dan Media (GIM) Kemendiknas, Selasa (23/3) siang.

BSNP terus menelusuri berbagai temuan di lapangan terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN)SMA/MA/SMALB/SMK. Sampai dengan hari kedua  pelaksanaan UN SMA pada hari ini, BSNP telah menerima berbagai  laporan dari tim BSNP dan perguruan tinggi di berbagai daerah.

Ketua BSNP menyampaikan, dari hasil pemantauan ditemukan ada lembar  jawaban yang rusak. Sesuai Prosedur Operasi Standar (POS) UN, kata  dia, peserta didik bisa menjawab di kertas kosong yang distempel oleh  sekolah kemudian dipindahkan ke lembar jawaban UN (LJUN) yang asli.  “Disaksikan oleh perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai pengawas  bersama dari dinas pendidikan selaku penyelenggara,” katanya.

Djemari mengatakan, temuan kedua adalah tentang adanya jawaban soal  yang terjadi di SMA Negeri 7 Semarang. Setelah dicek oleh BSNP dan  PTN, kata dia, ternyata kejadian tersebut tidak benar. Sementara,  temuan yang sama di Medan Sumatera Utara, BSNP dan PTN sedang  menelusuri kebenaran kejadian tersebut. BSNP, kata dia, akan meminta  hasil scan (pindai) lembar jawaban dan dianalisa. “Kita lihat pola  responnya. Kita akan tahu ini ada penyimpangan atau tidak. Kalau itu  random tidak ada penyimpangan. Kalau itu sistematik, itu ada  penyimpangan,” katanya.

Sementara itu, Taufik menyampaikan, pelaksanaan UN sampai hari ini di  wilayah DKI Jakarta tidak ada suatu gangguan yang berarti. Dia  menyebutkan, dari sebanyak 124.224 peserta ujian hadir 123.893 orang  (99,73%, sedangkan yang tidak hadir sebanyak 331 orang (0,27 %).  “Yang tidak hadir ini karena alasan sakit, kerja industri di luar  negeri, dan yang sedang berlatih dan bertanding (olah raga),”katanya.

Taufik mengatakan, mereka yang tidak mengikuti ujian akan diikutkan  pada ujian susulan. Dia menambahkan, ada sebanyak 14 siswa yang  sedang berlatih di Uruguay. “Kamis besok akan dikirim naskah ujian  langsung ke Uruguay,” ujarnya.

Lebih lanjut Taufik menyampaikan, ada siswa yang bermasalah dengan  urusan hukum. Dia mencontohkan, ada satu siswa sekolah menengah  kejuruan (SMK) yang berurusan dengan hukum. “Kami antar juga (soal  ujian) sampai ke rumah tahanan Pondok Bambu,” katanya.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kata Taufik, membuka Posko UN  melalui telepon dan faksimili 021-5271424 atau SMS 08128767285.

Pada kesempatan yang sama, Wardhani menyampaikan, secara garis besar tidak ada aduan  yang berarti terkait pelaksanaan UN hari ini. Berdasarkan pantauannya  di daerah Bekasi, soal listening Bahasa Inggris dapat didengar dengan  baik. “Saya mendengarkan cukup jelas dan jernih. Jadi menurut saya  tidak ada masalah dengan tes Ujian Nasional Bahasa Inggris,” katanya.

Persiapan Penyelenggaraan Ujian Nasional

Pada rapat hadir juga Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Suyanto,  Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendiknas Baedhowi, Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendiknas Hamid Muhammad, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas Mansyur Ramly, Rektor Universitas Negeri Jakarta Bedjo Sujanto, dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Margani M. Mustar.

Dalam sambutannya Wamendiknas mengatakan bahwa distribusi soal Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2009/2010 harus sampai ke penyelenggara UN satu hari sebelum pelaksanaan ujian atau H-1.

“H-1 atau H-2 itu sudah harus berada di titik terdepan di rayon, sehingga besok paginya bisa diantar langsung ke titik-titik sekolah yang melaksanakan ujian,” Katanya.

Wamendiknas juga menyampaikan bahwa pendistribusian soal-soal UN sudah ada yang telah sampai di tingkat kecamatan, tetapi ada juga yang masih di kabupaten/kota. Dia mencontohkan, di Provinsi Lampung, dikarenakan jarak distribusinya dekat maka akan dikirim mendekati hari H, kecuali daerah yang jauh seperti Wae Kambas dan Lampung Selatan. “Hampir 100 persen (persiapan selesai) sesuai dengan tahapannya,” katanya.

Disamping itu, Wamendiknas, Fasli Jalal juga menegaskan bahwa sekolah dan jajaran pemerintah daerah (pemda) dilarang memungut biaya UN kepada peserta didik. Biaya UN, kata dia, ditanggung penuh oleh pemerintah dan pemda serta semua tahapan penggunaan uang akan diamankan.

“Tidak ada alasan apapun bagi guru, sekolah, dan pemda untuk memungut pengumpulan dana atas nama biaya Ujian Nasional.  Masyarakat tidak perlu cemas dan tidak perlu ada upaya-upaya mengatasnamakan keterlambatan atau tidak cukup (dana), sehingga nanti dengan alasan itu memungut dana dari peserta. Tidak dibenarkan sama sekali,” kata Wamendiknas.

Wamendiknas juga menambahkan bahwa dari sejumlah daerah yang melaporkan kesiapan penyelenggaraan UN 2010, tidak ada yang mengeluhkan masalah dana. Dia menjelaskan, kontrak-kontrak, pencetakan, dan distribusi soal telah berjalan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendiknas Mansyur Ramly mengatakan, berbagai tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia juga menjelaskan, soal-soal UN adalah rahasia negara dan untuk melakukan pengamanannya melibatkan polisi. “Ini kan rahasia negara. Polisi dilibatkan untuk pengamanan sampai dengan hasil ujian,” tegasnya.

Disamping itu pula Kabalitbang juga mengatakan bahwa jumlah peserta UN secara keseluruhan untuk SMA/MA/SMK sebanyak 2.448.071 siswa, SMP/MTs 3.610.625 siswa , sedangkan peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD hampir 4 juta siswa.

Kabalitbang, Mansyur Ramli juga menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dam menyampaikan aspirasi tentang pelaksanaan UN dapat menghubungi nomor telepon 021-3853000, sms 021-68853000, dan email poskoun2010@yahoo.com.

UN SMA/MA/SMK akan dimulai Senin (22/3/2010) depan. Selengkapnya, pelaksanaan Ujian Utama SMA/MA 22-26 Maret 2010, SMK 22-25 Maret 2010, dan SMALB 22-24 Maret 2010.  Adapun pelaksanaan Ujian Susulan SMA/MA 29 Maret-5 April 2010, SMK 29 Maret -1 April 2010, dan SMALB 29-31 Maret 2010. Sementara Ujian Ulangan SMA/MA/SMK pada 10-14 Mei 2010, sedangkan SMALB pada 10-12 Mei 2010.

Pelaksanaan UN Utama SMP/MTs/SMPLB pada 29 Maret-1 April 2010, UN Susulan pada 5-8 April 2010, dan UN Ulangan pada 17-20 Mei 2010.

Untuk informasi tentang pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional juga menyediakan fasilitas layanan informasi melalui:
– Faxsimile    : (021) 5733125
– SMS            : 0811976929, (021) 68853000
– Telepon      : (021) 5703303, 3853000
– Email          : pih_lt4@yahoo.co.id ;
poskoun2010@yahoo.com

Sekolah Dilarang Pungut Biaya UN

Jakarta, Kamis (18 Maret 2010)–Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal menegaskan, sekolah dan jajaran pemerintah daerah (pemda) dilarang memungut biaya UN kepada peserta didik. Biaya UN, kata dia, ditanggung penuh oleh pemerintah dan pemda dan semua tahapan penggunaan uang akan diamankan.

“Tidak ada alasan apapun bagi guru, sekolah, dan pemda untuk memungut pengumpulan dana atas nama biaya Ujian Nasional.  Masyarakat tidak perlu cemas dan tidak perlu ada upaya-upaya mengatasnamakan keterlambatan atau tidak cukup (dana), sehingga nanti dengan alasan itu memungut dana dari peserta. Tidak dibenarkan sama sekali,” kata Fasli usai memimpin rapat persiapan UN di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Kamis (18/3/2010).

Fasli mengatakan, dari sejumlah daerah yang melaporkan kesiapan penyelenggaraan UN 2010, tidak ada yang mengeluhkan masalah dana. Dia menjelaskan, kontrak-kontrak, pencetakan, dan distribusi soal telah berjalan. “Dana yang diperlukan sesuai dengan tahapan sudah sampai di semua titik-titik yang memerlukan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas Mansyur Ramly mengatakan, berbagai tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia menjelaskan, soal-soal UN adalah rahasia negara dan untuk melakukan pengamanannya melibatkan polisi. “Ini kan rahasia negara. Polisi dilibatkan untuk pengamanan sampai dengan hasil ujian,” tegasnya.

Mansyur mengatakan, terkait dengan tingkat kejujuran peserta UN dapat dibagi menjadi tiga area, yakni putih, abu-abu, dan hitam. Dia menyebutkan, persentase area putih hampir 50 persen. “Yang banyak abu-abu (tanpa menyebutkan persentase), dan hitam kira-kira sepuluh sampai 20 persen. Secara nasional, prosentase yang jujur lebih baik,” ujarnya.

Mansyur menyebutkan, tiga provinsi yang dinilai tingkat kejujurannya tinggi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Namun, kata dia, terdapat provinsi yang tingkat kelulusannya rendah, tetapi kejujurannya tinggi yaitu Nusa Tenggara Timur.

Secara bertahap, kata dia, pemerintah akan melakukan pembinaan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai ke sekolah. Guru-guru, kata dia, akan diberikan pelatihan, sedangkan peserta didik akan diberikan pendidikan karakter bangsa.”Kita juga libatkan orang tua siswa untuk perbaikan pendidikan. Konsepnya sekolah, keluarga, dan masyarakat kita integrasikan, ” katanya.

Mansyur menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dam menyampaikan aspirasi tentang pelaksanaan UN dapat menghubungi nomor telepon 021-3853000, sms 021-68853000, dan email poskoun2010@ yahoo.com.

Paradigma Gender Harus Digeser

Jakarta, Rabu (24 Februari 2010)–Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, paradigma masyarakat tentang gender harus digeser. Menurutnya, laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini yang melatarbelakangi perlunya dilakukan pengarusutamaan gender.

“Paradigma itu, ideologi itu, harus bergeser. Pendidikan itu untuk semua dan kehidupan itu juga untuk semua,” kata Mendiknas usai membuka Lokakarya Pengalaman Terpetik Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Kemendiknas, Jakarta, Rabu Malam (24/2/2010).

Gender adalah konsep budaya yang diberikan pada seseorang karena ia terlahir dengan jenis kelamin tertentu. Sebagai akibat dari suatu proses kebudayaan, maka ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dengan perempuan dalam peranan sehari-hari, yang kemudian menjadi stereotype tertentu di dalam masyarakat.

Dengan pemahaman bahwa gender adalah konsep di dalam kebudayaan masyarakat, ditambah merupakan hasil dari pemikiran kebudayaan masyarakat, gender itu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Mendiknas mengungkapkan, fakta bias gender terjadi di berbagai sisi kehidupan masyarakat seperti di dunia akademik, jabatan, dan karir. Kelompok-kelompok perempuan, kata Mendiknas, kurang bisa berpartisipasi di dalam ikut serta membangun bangsa. “Ini faktanya memang demikian. Bisa jadi karena memang sejarah panjang bahwa perempuan secara ideologinya berada pada garis belakang. Oleh karena itu kenapa dilakukan pengarusutamaan (gender),” ungkapnya.

Sementara, kata Mendiknas, di bidang pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kesetaraan gender sudah bagus. Hampir seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan mengakses dunia pendidikan. Namun, lanjut Mendiknas, pada jenjang pendidikan tinggi usia 18-23 tahun mulai berkurang. Hal ini, kata Mendiknas, disebabkan pada usia tersebut mulai terjadi proses pernikahan. “Ujung-ujungnya tidak sekolah. Bagaimana mau sekolah wong sudah hamil? Paradigma ini yang harus digeser,” katanya.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari mengatakan, pengarusutamaan gender dilakukan agar pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program, kegiatan yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, baik perempuan dan laki-laki.

Selain itu, lanjut Linda, kebijakan dan pelayanan publik, serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. “Keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender memperkuat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu bangsa,” katanya.

Lebih lanjut Linda mengatakan, anggaran responsif gender diperlukan. Dia mengungkapkan, selama ini ada anggapan yang salah tentang anggaran responsif gender. “Bukan anggaran dibagi 50 persen untuk laki-laki dan 50 persen untuk perempuan atau penyisihan anggaran lima persen. Bukan juga penambahan unsur baru dalam anggaran, tetapi bagaimana anggaran responsif gender terjadi di semua program,” katanya.***

Mendiknas, Buka Edukasi Kompas Gramedia Fair

JAKARTA, — Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh membuka secara resmi pameran edukasi Kompas Gramedia Fair Jakarta dengan tema “Books is The Power of Happiness”, yang digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Selasa (23/2) siang.

Mendiknas dalam sambutannya mengatakan, pengembangan keterjangkauan pendidikan terkait dengan biaya pendidikan mulai dari biaya langsung
seperti SPP sampai dengan uang saku. Oleh karena itu, kata Mendiknas, mengembangkan buku yang murah adalah bagian dari membangun keterjangkauan. “Kita pun akan bekerjasama dengan para penerbit untuk memproduksi dan mencetak buku-buku yang bisa terjangkau,” katanya.

Lanjutnya, buku adalah suatu hal yang luar biasa, buku adalah gudang ilmu dan buku adalah guru kehidupan.”Ada tiga guru, kehidupan itu sendiri, orang-orang yang bijak, dan siapa saja bisa jadi guru, memberi inspirasi bagi orang lain,” katanya.

Mendiknas juga menyampaikan usai membuka pameran, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan merintis taman bacaan
masyarakat (TBM) berbasis masyarakat di pusat perbelanjaan atau mall. Sarana pendidikan untuk menjangkau para pengunjung mall ini mengusung
branding TBM@mall.

Pada kesempatan sama, Direktur Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (Dir Dikmas Ditjen PNFI) Kemendiknas Ella Yulaelawati, menambahkan, fasilitas ini akan dilengkapi dengan kid corner atau pojok anak sebagai balai belajar bersama. Selain itu, dapat dijadikan sebagai galeri untuk anak-anak yang belajar di luar sekolah memajang hasil karyanya. “Murid sekolah rumah yang belajar di komunitas home schooling bisa pajangkan karyanya di situ dan juga bisa untuk anak-anak usia dini untuk belajar. Jadi segala bentuk pembelajaran yang lebih instan,” katanya.

Pemilihan buku-buku koleksi TBM@mall disesuaikan gaya hidup para pengunjung mall. Buku-bukunya bersifat lebih instan, menarik, dan berisi rujukan-rujukan informasi untuk pembelajaran sepanjang hayat. “Di samping itu kita juga memahami ada komunitas-komunitas khusus. Bukan berarti hanya memikirkan untuk komunitas gaya hidup mall itu,
tetapi kita juga akan melengkapi dengan TBM untuk di tempat tunggu sopir,” ujarnya.

Ella menyebutkan, rintisan TBM@mall akan dimulai di lima pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta. Selain itu, kata dia, akan dirintis pula di Serang, Banten dan Makassar, Sulawesi Selatan. “Kita akan ada MoU dengan pengelola pusat perbelanjaan dan sedang akan dirintis,” katanya.

Kemendiknas, kata Ella, akan memfasilitasi dalam bentuk dana stimulan dan bekerjasama dengan sponsor. Dia menyebutkan, untuk rintisan TBM
disediakan dana hibah Rp 70 juta, sedangkan jika dilengkapi dengan pembelajaran komunitas dan aktivitas-aktivitas lain disediakan dana Rp 200 juta, ujarnya.

Mengenai kriteria mall, Ella mengatakan tidak ada kriteria khusus. Hanya, dibutuhkan mall yang berkomitmen dan memiliki pengurus yang mampu mengelola taman bacaan tersebut.

Sampai saat ini, kata Ella, di Jakarta baru lima mall yang setuju bekerjasama dengan Kemendiknas membuat taman bacaan. Mengenai kapan
pastinya taman bacaan tersebut diresmikan, Ella menjawab, “Insya allah saat Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional).

Tingkatkan Kualitas Pengangkatan Guru Besar, Kemendiknas Bentuk ‘Peer Group’

Jakarta, Jumat (19 Februari 2010)–Untuk meningkatkan kualitas dalam proses pengangkatan guru besar, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) membentuk ‘peer group’. Rencana untuk meninjau ulang sistem evaluasi untuk persetujuan pemberian status guru besar ini telah dimulai sejak dua bulan yang lalu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kemendiknas, Jakarta, Jumat (19/2/2010).

“Kementerian ini tidak punya tangan sampai ke bawah, yang punya tangan sampai di bawah itu kan para perguruan tinggi masing-masing baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, kita ingin mengembangkan semacam peer group dengan bidang keilmuan yang lebih tajam, sehingga setiap ada karya ilmiah yang diajukan oleh seseorang untuk mendapatkan jenjang yang tinggi sudah direview terlebih dulu oleh peer group,” kata Mendiknas.

Mendiknas mengatakan, saat ini sudah ada tim penilai yang keberadaannya akan diperketat lagi. Tim ini, lanjut Mendiknas, tidak hanya menilai dari aspek administrasi semata, tetapi akan dipertajam  sampai ke aspek akademik keilmuannya. “Dengan penguatan peer group ini, satu urusan keilmuannya sudah bisa lebih diperketat, lebih difilter, lebih disaring di (tingkat) di perguruan tinggi masing-masing. Baru setelah itu naik ke kementerian, ” katanya.

Setelah sampai di Kementerian, lanjut Mendiknas, keberadaan tim penilai angka kredit yang sudah ada akan diperkuat lagi, sehingga double. “Disaring baik di tingkat perguruan tingginya maupun di tingkat kementerian, ” ujarnya.

Mendiknas menyambut baik atas banyaknya keinginan untuk meraih status guru besar. Saat ini, kata Mendiknas, kebutuhan akan guru besar memang banyak. Mendiknas menilai wajar atas meningkatnya peminat untuk menjadi guru besar. “Jumlah doktor sekarang juga naik pesat, sehingga persyaratan dasarnya sudah bisa dipenuhi,” katanya.

Mendiknas menyebutkan, pada 2009 jumlah pemohon untuk guru besar pada perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 986 orang, yang lolos 286. Lebih lanjut Mendiknas menyebutkan, jumlah guru besar pada 2008 sebanyak 3.439 orang untuk PTN, sedangkan perguruan tinggi swasta 512 orang. “Tahun 2009 jumlah guru besar di PTN 3.662 orang naik kira-kira sekitar 200 an guru besar, yang di PTS 573 orang. Jumlah dosen PTN 75.000 orang,” katanya.

Mendiknas berharap, program percepatan yang dilakukan Kemendiknas cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak mengalami penyimpangan- penyimpangan dalam prosesnya.

Kemendiknas Gelar RDP dengan Komisi I DPR RI

Jakarta, Kementerian pendidikan Nasional (Kemendiknas) dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika bersama 11 Instansi pemerintah dengan anggota komisi I DPR RI tentang Evaluasi Kinerja dan Keberadaan Atase Teknis di Luar Negeri yang dilaksanakan pada Kamis, (17/02) pekan lalu.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja pada tanggal 13 Desember antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri yang sebelumnya membahas mengenai keberadaan Atase Pertahanan dan Atase Teknis yang memutuskan bahwa akan menjadwalkan RDP dengan Sesjen-Sesjen Kementerian yang mempunyai atase teknis dan perwakilan RI diluar negeri.

Tujuan RDP kali ini adalah untuk mencari konsep rumusan yang tepat mengenai perwakilan RI diluar negeri, dalam hal atase pertahanan dan atase teknis, dengan istilah rightsizing yang artinya mencari sesuatu rumusan yang tepat dan baik. “Tepat disini menurut komisi I  yaitu perwakilan RI yang berupa atase-atase tersebut baik atase pertahanan maupun teknis bisa berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya penghamburan anggaran maupun inefisiensi dari anggaran itu sendiri dan tentunya kami berharap bahwa penempatan-penempatan dari atase tersebut bisa bersifat proporsional artinya bisa tepat guna karena ini akan menyangkut dengan masalah anggaran”, kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Dalam RDP, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Nasional, Dodi Nandika memaparkan bahwa sampai saat ini terdapat 13 atase pendidikan yang tersebar di 13 negara dimana mahasiswa disana jumlahnya relatif cukup besar dengan total maksimal mahasiswa sekitar 20.000 orang.

Dodi Nandika juga menjelaskan tugas pokok atase yaitu: Pertama, melakukan kerjasama secara luas dibidang pendidikan, penelitian dan iptek, termasuk didalamnya menjadi pelayan untuk berbagai pelaksanaan konfrensi internasional seperti dengan Seameo, Unesco dll.

“Kedua, untuk mendorong dan melayani pengembangan pendidikan Bahasa Indonesia baik diberbagai perguruaan tinggi negeri maupun di Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) bahkan disekolah kita di luar negeri. Ketiga, menghimpun berbagai masukan dan perkembangan pendidikan diberbagai negara yang ditempati”, tambah Dodi Nandika.

“Kemudian, keempat, senantiasa terus mengikuti berbagai perkembangan dibidang pendidikan khususnya menjadi bagian dari perjanjian kita dalam lingkup SEAMEO, ASEAN, UNESCO, UNICEF dan lainnya. Yang kelima adalah membina masyarakat Indonesia dimana para pelajar sangat banyak diluar negeri yang sedang belajar disana itu memerlukan berbagai layanan-layanan dan membantu KBRI dalam hal ini”, lanjutnya.
“Keenam yaitu ada 12 sekolah kita / sekolah Indonesia di KBRI, ini tidak hanya menerima putra-putri Indonesia, tapi juga banyak warga-warga setempat juga ikut belajar disekolah-sekolah kita di luar negeri. Yang terakhir dengan kementerian selalu sinergi dalam memberikan informasi kebijakan dll”,jelasnya.

Dengan adanya kerjasama Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Deplu dan KBRI, maka dinamika dan tantangan pendidikan semakin berkembang dan meningkat.

Hal ini disampaikan oleh Dodi Nandika, saat memaparkan paparannya dengan mengatakan bahwa “perkembangan saat ini alhamdulillah dinamika dan tantangan pendidikan semakin meningkat seiring dengan makin banyaknya konvensi-konvensi internasional dibidang pendidikan, kita mengetahui ada (Milenium Development Goals) MDGS dan pendidikannya, SEAMEO, Dakar Convention, pendidikan untuk semua, kemudian juga ada UNESCO, ada kewajiban kita untuk pendidikan sepanjang hayat dan lainnya. saya kira ini semakin dinamis dan saya bersyukur bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI alhamdulillah ini semakin berkembang”.

Dodi Nandika juga mengatakan bahwa indikator yang dilakukan dalam pengukuran kinerja para atase pendidikan yaitu: Pertama, mereka dipaksa memperkuat kerjasama perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi luar negeri supaya kita dapat terus mengikuti perkembangan mutu pendidikan kita. Kedua, jumlah sekolah mitra ini juga menjadi perhatian bagi atase kita untuk terus mengawal dan membina mereka agar terjadi pertukaran informasi, pertukaran siswa, guru, kepala sekolah, dll.

Ketiga, mereka juga melayani  pengajaran bahasa indonesia diberbagai tempat di KBRI maupun diluar KBRI. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kita mempromosikan budaya kita melalui program yang disebut dengan program darmasiswa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional menyediakan sedikit dana untuk living cost saja di Indonesia agar mereka bisa belajar bahasa, tarian, seni, musik. Sehingga sangat banyak sekali pesertanya, dan tahun ini hampir 500 orang. Berikutnya idikator yang kita canangkan setiap tahun yang berhubungan dengan atase adalah bagaimana mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan Multirateral, Bilateral, khususnya yang sudah permanen di UNESCO, UNICEF, ASEAN dan diberbagai wahana itu, jelas Dodi Nandika.

Pada RDP kali ini menghasilkan rancangan kesimpulan yang menyatakan bahwa Komisi I DPR RI memandang perlu agar pemerintahan melakukan harmonisasi peraturan yang ada terkait dengan penempatan dan pelaksanaan berbagai fungsi atase teknis dan atase pertahanan, serta pejabat perbantuan lainnya, termasuk penerapan tertib administrasi keuangan berikut tugas dan fungsi yang diemban masing-masing lembaga/instansi, agar tercipta sinergi dari berbagai potensi nasional yang ada demi terselenggaranya kepentingan nasional RI. Lebih lanjut, komisi I DPR RI memandang bahwa upaya rightsizing atase pertahanan dan berbagai atase teknis lainnya diharapkan tidak akan mengganggu kinerja dalam pencapaian misi yang ditugaskan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dan proporsionalitas.

RDP di ikuti oleh Anggota komisi I DPR RI dan 12 Instansi Pemerintah antara lain Sekjen Kementerian Luar negeri, Sekjen Kementerian Pertahanan, Sekjen Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional, Sekjen Kementerian Budaya dan Pariwisata, Irjen Kementerian Perhubungan, Sekjen Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian Kehutanan, Sekjen Kementerian Naker dan Trans, Deputi I BIN, Kepala Badan Litbang Perdagangan Kementerian Perdagangan, Dirjen Kementerian Hukum dan HAM. (AND) -Sidiknas-

SMA 1 Metro Lampung Juara I Olimpiade Geografi

Yogyakarta, – SMA Metro Lampung keluar sebagai juara pertama dalam Olimpiade Geografi Nasional Tingkat SMA 2010 yang diselenggarakan oleh Fakultas Geografi UGM. Dengan juru bicara Imron Tim SMA 1 Metro berhasil mengungguli 9 besar lainnya, dan berhak atas hadiah Rp 3 Juta serta trofi Menteri Pendidikan Nasioanl (Mendiknas).

Sementara itu, peringkat kedua ditempati oleh SMA N I Surakarta. Berikutnya, posisi ketiga diduduki SMA I Banjarnegara, masing-masing memperoleh hadiah uang Rp 2,5 juta, trofi Gubernur DIY dan Rp 2 juta, trofi Rektor UGM.

Olimpiade yang bertajuk “Geografi dalam Konstelasi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan” ini diikuti oleh 70 tim dari 48 SMA di Indonesia. Setiap tim terdiri atas dua orang. Kegiatan digelar pada 10-11 Februari 2010 di Fakultas Geografi UGM.

Saddam Husien selaku humas olimpiade menjelaskan penentuan pemenang didasarkan atas perolehan skor akumulatif dari beberapa kriteria penilaian. Penilaian pertama dilihat dari isi makalah dan poster yang dikirimkan oleh peserta. Selanjutnya, dari perolehan skor saat ujian tulis, presentasi, dan studi kasus. “Saat presentasi, yang dinilai tidak hanya esensi dari makalah, tetapi juga dinilai dari cara penyampaian di depan umum serta respon yang disampaikan pada saat studi kasus,” jelasnya, Kamis (11/2), di Fakultas Geografi UGM.

“Perlu diketahui bahwa peraih peringkat pertama berhak masuk UGM tanpa tes serta dibebaskan biaya pendidikan sampai 4 tahun,” tambah Saddam. -Sidiknas-